"Agar investasi di daerah mengarah pada padat karya, dan arah dari investasi ini jangan yang menguras sumber daya alam Indonesia," kata Nevi Zuairina dalam keterangan tertulis yang dikutip dari Antara, Minggu, 7 Februari 2021.
Selain itu, investasi yang masuk juga harus dapat dilakukan secara merata ke seluruh Indonesia, yaitu ada proporsi yang seimbang antara Pulau Jawa dan Luar Pulau Jawa.
Ia juga menginginkan BKPM agar memperkuat instrumen investasi di daerah sehingga perkembangan ekonomi di daerah semakin progresif dan signifikan.
Beberapa hal yang dapat dilakukan dengan peran BKPM guna mempercepat geliat perekonomian di daerah di antaranya adalah adanya Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk peningkatan kapasitas dan sosialisasi terkait perizinan dan OSS (Online Single Submission).
Selanjutnya, penambahan anggaran pengawasan pelaksanaan penanaman modal di provinsi dalam rangka peningkatan realisasi investasi, dan membantu daerah menyiapkan studi kelayakan terkait dengan sektor unggulan potensi investasi di daerah.
"Selain DAK, pengawasan dan studi kelayakan, membantu daerah untuk menyiapkan strategi promosi dalam rangka peningkatan minat investasi di daerah dan membentuk kawasan pertumbuhan ekonomi seperti kawasan ekonomi khusus dan kawasan induatri yang baru di luar Pulau Jawa dalam rangka pemerataan investasi akan semakin menambah potensi pertumbuhan iklim bisnis di daerah," ujarnya.
Nevi menyarankan agar UMKM dapat diberikan porsi yang lebih dari sebelumnya dalam bidang investasi di daerah karena pelaksanaan investasi dinilai harus sejalan dengan upaya pengembangan UMKM.
Ia mengingatkan, UMKM merupakan kekuatan ekonomi rakyat dan menjadi kontributor sebesar 61,1 persen bagi PDB nasional pada 2018.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
