Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto - - Foto:dok Kementerian Keuangan
Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto - - Foto:dok Kementerian Keuangan

Airlangga: UU Cipta Kerja Bisa Berantas Pungli dan Korupsi Imbas Ruwetnya Birokrasi

Ekonomi pungutan liar korupsi kemudahan berusaha UU Cipta Kerja
Husen Miftahudin • 18 November 2020 14:56
Jakarta: Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja akan mempermudah pelaku usaha dalam mendapatkan izin usaha. Beleid yang diklaim bisa mengurai ruwetnya benang birokrasi tersebut juga sekaligus dapat memberantas pungutan liar (pungli) dan korupsi yang kerap terjadi saat mengurus izin usaha.
 
"Tentunya perizinan yang rumit ini membuat sulit bagi para pelaku usaha untuk memulai bisnis. Dengan UU Cipta Kerja ini kita sederhanakan, birokrasinya sederhana, sehingga tentu diharapkan pungli akan turun dan ini tentunya akan mengurangi dan sebagai pencegahan terhadap korupsi," ujar Airlangga dalam acaraJakarta Food Security Summit (JFSS) Kelimasecara virtual di Jakarta, Rabu, 18 November 2020.
 
Kemudahan berusaha lewat undang-undang ini berlaku untuk semua sektor. Logistik misalnya, bisa menyelaraskan arus barang dan dokumentasi sehingga pelaku usaha tidak perlu bolak-balik mengisi formulir, cukup satu dokumen dan logistik tetap bisa terus jalan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Izin usaha di sektor kelautan dan perikanan juga dipermudah. Pengurusan perizinan usaha di sektor ini hanya lewat satu pintu, yakni Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sehingga tidak perlu bolak-balik ke berbagai departemen.
 
"Penyederhanaan di KKP itu terdiri dari berbagai kegiatan termasuk perizinan yang tadinya bermacam-macam dan panjang, mulai dari 16 perizinan hingga 24 perizinan itu diubah menjadi satu hari perizinan. Tentu perizinan-perizinan di sektor perikanan itu didelegasikan kepada BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal)," papar dia.

 
Begitu pula dengan izin usaha sektor pertanian yang terus diperbaiki. Dalam hal ini, UU Cipta Kerja mendorong beberapa hal, di antaranya budi daya pertanian pada skala tertentu, penyederhanaan batasan luas untuk perkebunan, hingga penyertaan administrasi permohonan untuk hak perlindungan varietas tanaman.
 
"Selanjutnya pengaturan pola kemitraan hortikultura, simplifikasi izin ekspor, benih bibit tanaman, kemudian kemudahan akses sistem informasi sistem pertanian oleh masyarakat dan pelaku usaha," ucap Airlangga.
 
Di samping itu, lanjutnya, undang-undang sapu jagat ini juga bisa mendorong transformasi ekonomi melalui penciptaan lapangan pekerjaan. Diketahui bahwa setiap tahun terdapat 6,9 juta orang yang membutuhkan pekerjaan, 3,5 juta orang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), dan tiga juta orang lainnya pengangguran terbuka.
 
"(Pengangguran terbuka) itu adalah mereka yang lulusan dari perguruan tinggi sebanyak 1,7 juta orang dan lulusan dari SMK-SMA sebesar 1,3 juta orang. Sehingga inilah yang dibutuhkan agar mereka bisa terserap di lapangan pekerjaan atau mereka bisa menjadi entrepreneur atau wiraswasta," tutur Airlangga.
 
Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan Perkasa Roeslani mengapresiasi upaya yang dilakukan pemerintah dan parlemen yang berhasil mengesahkan UU Cipta Kerja. Menurutnya, hal ini menjadi langkah besar dan terobosan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif.
 
"Termasuk dapat meningkatkan arus investasi, menciptakan lapangan pekerjaan, mengurangi pengangguran, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat. Undang-undang ini juga akan menggairahkan kegiatan dunia usaha yang selanjutnya dapat mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi nasional," pungkas Rosan.

 
(Des)


FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif