Ilustrasi petani di perkebunan sawit - - Foto: MI/ Aries Munandar
Ilustrasi petani di perkebunan sawit - - Foto: MI/ Aries Munandar

Larangan Ekspor Bikin Harga Sawit di Daerah Mulai Turun

Ekonomi minyak sawit Kelapa Sawit CPO Petani Ekspor CPO Harga CPO CPO Sawit
Fetry Wuryasti • 24 April 2022 20:14
Jakarta: Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) mencatat penurunan harga kelapa sawit di sejumlah daerah setelah pemerintah memutuskan kebijakan larangan ekspor pada 28 April 2022.
 
"Kami mengapresiasi keputusan ini yang sifatnya sementara dengan batasannya, ketersediaan minyak goreng yang merata dalam negeri dengan harga yang bisa dijangkau," kata Sekjen Serikat Petani Kelapa Sawit Mansuetus Darto dalam keterangannya, Minggu, 24 April 2022.
 
Harga sawit di Sekadau, Kalimantan Barat turun Rp400 per kilogram (kg) dan di Jambi turun sekitar 500 rupiah/kg. Dengan turunnya harga tersebut, para petani meminta adanya pencatatan pasokan tandan buah sawit (TBS) yang masuk ke pabrik-pabrik agar petani tifak merugi.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Solusi untuk masalah ini adalah, harus ada pencatatan di pabrik soal nama-nama petani yang supply buah masuk pabrik. Sebab ini akan menguntungkan pabrik perusahaan karena ketika ada situasi normal, mereka akan menjual CPO dengan harga normal tetapi mereka membeli Buah sawit dari petani dengan harga murah," jelas Mansuetus Darto.
 
Selain itu, pemerintah bisa mengalokasikan dana sawit di BPDP-KS dengan program yang inovatif seperti bantuan pupuk berdasarkan kebutuhan petani. Sebab kalau harga turun, petani tidak bisa membeli pupuk.
 
"Kami percaya, bahwa langkah diambil oleh Presiden untuk ketersediaan bahan minyak goreng dalam negeri. Sebab para pelaku usaha, selalu sibuk memikirkan supply produk olahannya ke luar negeri karena menguntungkan dan mereka melupakan tugasnya memenuhi kebutuhan dalam negeri," tambah dia.
 
Ia menambahkan polemik minyak goreng tidak akan berhenti lantaran pelaku usaha menguasai dari hulu hingga hilir minyak sawit. Bahkan mereka memiliki kebun dan refinery minyak goreng.
 
"Presiden harus memperkuat koperasi petani ataupun badan usaha negara untuk mengembangkan refinery minyak goreng baik skala mikro maupun skala besar. Agar negara selalu tidak kalah dengan segelintir orang itu," pungkasnya.
 
(Des)


LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif