Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman Djohan (tengah) bersama Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Kemenko Marves, Nani Hendiarti (kiri) saat rakor pembentukan satgas pengelolaan dan ekspor mineral ikutan timah di Pang
Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman Djohan (tengah) bersama Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Kemenko Marves, Nani Hendiarti (kiri) saat rakor pembentukan satgas pengelolaan dan ekspor mineral ikutan timah di Pang

Cegah Ekspor Ilegal, Kemenko Marves Bentuk Satgas Ekspor Mineral Ikutan Timah

Ekonomi kemenko maritim timah
Antara • 09 April 2021 14:02
Pangkalpinang: Kementerian Koordinasi Maritim dan Investasi (Kemenko Marves) bersama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung membentuk satgas ekspor mineral ikutan bijih timah. Pembentukan itu guna mencegah ekspor ilegal sumber daya alam bernilai ekonomi tinggi di daerah setempat.
 
"Pembentukan satgas ini, karena adanya dugaan ekspor ilegal mineral ikutan bijih timah seperti zirkon, monazit, ilmenite dan lainnya yang merugikan negara," kata Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Kemenko Marves Nani Hendiarti, dilansir dari Antara, Jumat, 9 April 2021.
 
Ia mengatakan mineral ikutan ini cukup memiliki potensi sebagai pendapatan negara dan berpotensi sebagai kerugian negara apabila tidak dikelola dengan baik, karena mineral ikutan atau sisa hasil produksi memiliki nilai yang cukup strategis.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Dengan adanya satgas ini tentunya pengawasan, pengendalian dan penegakan hukum akan menjadi lebih baik dan tidak ada lagi ekspor ilegal mineral ikutan tambang bijih timah di daerah ini," ujarnya.
 
Sementara itu, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman Djohan berharap posko satgas mineral ikutan timah ini berada di Babel guna memudahkan pengawasan ekspor dan pengelolaan mineral ikutan timah itu.
 
"Kami meminta kementerian tidak membentuk posko satgas ini di Jakarta, tetapi di Babel guna memudahkan koordinasi, pengawasan dan penindakan pengelolaan mineral ikutan yang tidak sesuai aturan berlaku," ujarnya.
 
Menurut dia ekspor zirkon dan mineral ikutan lainnya ini merupakan hasil dari limbah pengolahan timah, saat ini sudah ada aturannya. "Aturan ini ada di Kementerian ESDM, saat ini yang boleh dikirim adalah zirkon sudah dimurnikan sebesar 65,9 persen," pungkasnya.
 
(ABD)


LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif