Ilustrasi Medcom.id.
Ilustrasi Medcom.id.

UU PDP Disebut Membuat Konsumen Semakin Nyaman Bertransaksi Digital

Juven Martua Sitompul • 20 September 2022 22:10
Jakarta: Pengesahan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) oleh DPR disebut bakal membawa dampak positif bagi perekonomian Indonesia. Transaksi keuangan maupun bisnis menjadi lebih aman dan nyaman.
 
"Konsumen akan lebih aman dan lebih mau bertransaksi lebih di platform yang menjamin keamanan data mereka. Makanya secara tidak langsung berdampak ke ekonomi melalui konsumsi yang lebih banyak," kata Ekonom INDEF, Nailul Huda, kepada wartawan di Jakarta, Selasa, 20 September 2022.
 
Meski tidak sepenuhnya terlindungi, kata dia, masyarakat bisa menuntut pihak ketiga jika ada kebocoran. "Akhirnya, menjadi disinsentif bagi pihak ketiga apabila datanya bocor maka mereka akan memperkuat keamanan data mereka," kata Nailul.  

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Untuk mengawasi proses ini, Nailul mengusulkan dibentuk badan pengawas yang independen. Badan pengawas perlindungan data pribadi seperti wasit yang memutuskan bersalah atau tidaknya pihak ketiga dalam kasus kebocoran data pribadi.
 
"Jadi memang perlu wasit yang lebih independen karena kasus kebocoran juga terjadi di platform milik pemerintah," kata Nailul.
 
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya memaparkan potensi ekonomi digital di Indonesia. Nilai ekonomi digital Indonesia juga diprediksi mengalami peningkatan hingga dua kali lipat menjadi USD146 miliar pada 2025.
 

Baca: Tok! RUU PDP Sah Menjadi Undang-Undang


Untuk itu, pemerintah terus berupaya mengakselerasi transformasi digital guna mendukung peningkatan ekonomi digital Indonesia di masa mendatang. Guna menciptakan iklim bisnis digital yang kondusif, Ketua Umum Partai Golkar ini menyebut pemerintah mengeluarkan UU Perlindungan Data Pribadi tersebut.

Usaha mikro

Sementara itu, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal mengungkapkan pemerintah patutnya memperhatikan pelaku usaha mikro dalam upaya akselerasi transformasi digital ekonomi.
 
"Menurut saya adalah pelibatan dari pelaku terutama dari produsen. Bukan dari konsumen. Kalau konsumen kan sudah banyak penggunanya. Indonesia kan pasar digitalnya besar sekali, bahkan dimanfaatkan para pelaku dari luar negeri. Sekarang bagaimana transformasi digital itu bisa membangun bisnis di sisi pelakunya, sisi produksinya, terutama yang mikro," ujar Faisal.
 
Menurut Faisal, cakupan akselerasi transformasi digital harus luas agar bisa bermanfaat bagi ekonomi. Namun, yang utama adalah pendampingan pelaku usaha kecil menengah yang jumlahnya sangat besar di Indonesia.
 
Pemerintah diminta tidak hanya menyiapkan infrastruktur dan platform digital, tetapi juga menyediakan pendampingan dari hulu hingga hilir. Ini penting agar para pelaku usaha bisa lebih kompetitif dan mampu bersaing di platform digital.
 
"Jadi ke pelaku usahanya ada transformasi yang membuat mereka betul-betul ada peningkatan nilai tambah dari bisnis mereka karena mereka terdigitalisasi," kata dia.
 
Menurut dia, ini adalah hal yang penting dalam upaya akselerasi transformasi digital. Pemerintah juga diminta memastikan pelaku dan produk berasal dari dalam negeri.
 
"Itu yang paling inti, jadi bagaimana pendampingan untuk memastikan bahwa pengguna dari platform-platform digital itu adalah banyak dari pelaku di dalam negeri, produknya juga dari dalam negeri. Itu yang paling penting," tegas dia.
 
(JMS)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif