"Perhitungan kami, berdasarkan Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN), dibutuhkan USD47 miliar dengan sebaran dari Sumatra hingga Papua," katanya dikutip dari Antara, Kamis, 13 Agustus 2020.
Ia memaparkan koridor Sumatera membutuhkan investasi sebesar USD12,9 miliar, Jawa butuh USD15,3 miliar, Bali dan Nusa Tenggara buth USD2,4 miliar, Kalimantan USD4,6 miliar, Sulawesi USD3,9 miliar, dan Papua USD7,9 miliar.
Adapun kebutuhan investasi itu dibagi dua skenario, yakni 32 persen menggunakan anggaran pemerintah, dan sisa 68 persen lainnya dari badan usaha.
"Karena terbatasnya anggaran, maka kita diperintahkan sebesar-besarnya menggali investasi pihak ketiga dengan beberapa skema kerja sama," ungkap dia.
Subagiyo menambahkan pengembangan pelabuhan memang menghadapi tantangan dari segi investasi dan geografis. Dari sisi investasi, masih ada keterbatasan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) serta kurangnya partisipasi swasta.
Sementara dari sisi geografis, pengembangan pelabuhan terkendala karena begitu bergantungnya pada transportasi laut, keterbatasan akses karena banyaknya daerah terpencil, perbedaan karakteristik wilayah serta ketidakseimbangan pusat pertumbuhan.
"Diperlukan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), kerja sama konsesi, kerja sama pemanfaatan serta persewaan hingga mendorong persentase investasi swasta termasuk pemerintah daerah, melalui badan usaha pelabuhan," terangnya.
Adapun total kebutuhan investasi pengembangan pelabuhan di Indonesia mencapai USD22,5 miliar. Jumlah tersebut dibagi USD6,3 miliar (28 persen) oleh pemerintah dan sisanya USD16,2 miliar (72 persen) untuk swasta.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
