Ilustrasi. Foto: Medcom.id
Ilustrasi. Foto: Medcom.id

Turunan UU Kesehatan Dikhawatirkan Bikin Tembakau Seolah Produk Terlarang

Husen Miftahudin • 20 September 2023 16:55
Jakarta: Pelaku industri hasil tembakau meminta pemerintah menelaah secara menyeluruh dampak penyusunan Peraturan Pemerintah (PP) terkait produk tembakau sebagai aturan turunan Undang-Undang (UU) Kesehatan.
 
Hal ini berkaitan dengan banyaknya wacana larangan terhadap produk tembakau, mulai dari larangan penjualan rokok secara eceran, larangan iklan produk tembakau di tempat penjualan, ruang publik, dan internet hingga dorongan untuk alih tanam yang terdapat dalam draf regulasi tersebut.
 
Sekretaris Jenderal Asosiasi Petani Cengkih Indonesia (APCI) I Ketut Budhyman Mudara mengatakan, ketika UU Kesehatan masih berbentuk draft dan belum disahkan DPR, publik sempat dikagetkan dengan pasal yang menyetarakan produk tembakau dengan narkotika. Setelah mendapat masukan dari banyak pihak, pasal tersebut akhirnya dihapus.
Ketut melanjutkan hal yang sama kini terjadi saat penyusunan aturan turunannya meskipun dengan narasi yang berbeda. Meski tidak disetarakan lagi dengan narkotika, sejumlah wacana larangan terhadap produk tembakau di draft aturan turunan UU Kesehatan ini adalah bentuk baru untuk memposisikan produk tembakau seolah produk terlarang.
 
"Padahal, di UU Kesehatan sebagai payung hukumnya tidak melarang penjualan dan promosi produk tembakau," ucap Ketut dikutip dari keterangan tertulis, Rabu, 20 September 2023.
 
Baca juga: Pedagang Kaki Lima 'Menjerit' Gegara Larangan Jual Rokok Eceran
 

Berkontribusi besar ke pendapatan negara


Ia menambahkan di luar rezim kesehatan, sebenarnya pemerintah memiliki kepentingan besar terhadap eksistensi industri hasil tembakau. Sebab, industri ini memiliki kontribusi signifikan terhadap pendapatan negara dan dalam penyerapan tenaga kerja.
 
"Ada 1,5 juta petani cengkih, ada pedagang rokok eceran, dan pekerja pabrik. Itu kan diperkirakan ada jutaan orang yang terlibat di industri ini," terang dia.
 
Di kesempatan berbeda, Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Jawa Timur K. Mudi menyatakan ketika membicarakan tentang harmonisasi regulasi, semestinya tidak boleh ada pertentangan antara bunyi peraturan dalam UU dengan peraturan pelaksananya, termasuk PP.
 
"Tugas kami belum berakhir karena isunya kan harmonisasi aturan ini. Artinya konsentrasi kita juga akan ke sana lagi. Supaya harmonisasi PP 109/2012 itu jangan dilakukan perubahan. Cukup dengan PP itu saja lah, tinggal diberlakukan secara efektif," jelas dia.
 
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

(HUS)



LEAVE A COMMENT
LOADING
social
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif