| baca juga: Kunker ke Lombok Barat, Mentan Juga Beri Bantuan JUT Petani |
"Kita harap kolaborasi ini memberikan dampak besar bagi kemajuan sektor pangan nasional, mengingat BRIN merupakan lembaga negara paling kredibel di bidang riset dan inovasi di Indonesia," kata Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi, dikutip dari Antara, Selasa, 4 Juli 2023.
Melalui kerja sama ini, lanjutnya, akan dijalankan berbagai program penguatan pangan, meliputi aspek ketersediaan dan stabilitas pangan, pengentasan rawan pangan dan gizi, serta penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan.
"Salah satu yang urgen dikerjakan bersama teman-teman BRIN adalah kerja sama pengembangan dan penyatuan data pangan dari mulai stok dan harga pangan di seluruh daerah. Kita harus tahu persis berapa stok 9 komoditas pangan di daerah karena sangat krusial dan menentukan arah kebijakan," ujarnya.
Arief mengatakan, sebelumnya kerja sama antara NFA dan BRIN telah berjalan untuk sejumlah program di antaranya penyusunan standar mutu beras dan vanilla, kajian posisi Indonesia dalam forum Codex Internasional, pemberian rekomendasi teknis penerbitan Sertifikat Penerapan Penanganan yang Baik (SPPB PSAT), hingga pengembangan AI untuk peramalan harga pangan.
"Sebelum MoU kita telah banyak bekerja sama dengan BRIN. Penandatanganan nota kesepahaman ini semakin memantapkan kolaborasi yang telah terjalin dengan sangat baik," tuturnya.
Salah satu kerja sama terbaru antara kedua belah pihak adalah demonstrasi area penanaman benih unggul di Sukamandi bersama ID FOOD dan Sang Hyang Seri member of ID FOOD. Dalam Dem-area ini, NFA meminta minta dukungan BRIN untuk penyiapan benih unggul yang nantinya akan dibudidayakan secara massal untuk pemenuhan Cadangan Beras Pemerintah (CBP).
Melihat luasnya potensi kerja sama pengembangan pangan bersama BRIN, Arief mengajak seluruh Dinas Urusan Pangan Provinsi serta Kabupaten/Kota dapat melakukan kolaborasi serupa di daerah masing-masing, sehingga semakin banyak riset, pengembangan, dan inovasi yang lahir berdasarkan potensi lokal setiap daerah.
"Kebijakan yang memiliki rujukan riset yang kuat bisa menjadi solusi yang presisi dan tepat sasaran,” tambahnya di hadapan para Kepala Dinas urusan pangan provinsi dan kabupaten/kota yang turut hadir.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
