Kemiskinan. Foto : MI.
Kemiskinan. Foto : MI.

Peningkatan Jumlah Penduduk Miskin Perlu Jadi Perhatian Pemerintah

Ekonomi penduduk miskin
Angga Bratadharma • 19 Mei 2020 20:37
Jakarta: Pandemi covid-19 tidak hanya merenggut kesehatan dan nyawa, tetapi juga menggerogoti perekonomian. Pemerintah memprediksi jumlah pengangguran dan angka kemiskinan Indonesia bisa naik. Dalam skenario terberat saat pandemi, jumlah warga miskin diperkirakan bisa bertambah 3,78 juta orang dan pengangguran bertambah 5,23 juta orang.
 
Meningkatnya jumlah penduduk miskin tersebut dipastikan berdampak terhadap prevalensi stunting, yang merupakan prioritas program kerja pemerintah. Target pemerintah menurunkan stunting hingga 14 persen dinilai sulit dicapai apabila perhatian terhadap gizi anak di tengah masa pandemi covid-19 ini berkurang.
 
Pakar Kebijakan publik Agus Pambagio menyayangkan perhatian pemerintah terhadap stunting dan gizi buruk yang teralihkan akibat covid-19. "Yang harus disadari, stunting ini dampaknya 30 tahun mendatang. Saat dunia makin kompetitif, anak-anak yang hari ini tidak cukup gizinya akan semakin terbelakang," ujar Agus, Selasa, 19 Mei 2020.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Disebutkan Agus penanganan stunting dan gizi buruk seharusnya tidak lantas terhenti akibat pandemi. Sebab dapat tetap dilakukan melalui Pemberian Makanan Tambahan (PMT) dan program bantuan pangan yang lebih tepat sasaran. Tepat sasaran yang dimaksud Agus bukan hanya penerima, namun juga komposisi isinya harus memenuhi kebutuhan gizi anak dan keluarga.
 
"Sekarang di dalam bantuan pangan atau sembako, ada produk tinggi kandungan gula seperti susu kental manis. Ini kan tidak tepat diberikan kepada masyarakat apalagi nanti jadi konsumsi anak-anak. Jadi saya harap hindari memasukan makanan yang tidak baik untuk pertumbuhan," tegas Agus Pambagio.
 
Di sisi lain, Anggota Komisi IV DPR RI Luluk Nur Hamidah menyayangkan adanya usulan Kementerian Pertanian untuk memangkas anggaran program kegiatan di daerah rawan pangan dan stunting. Pos anggaran itu sebelumnya terdampak pemotongan dalam rangka refocusing anggaran pemerintah untuk penanganan covid-19.
 
"Saya sangat menyesalkan adanya pemotongan anggaran di pos ini, karena nanti implikasinya akan jadi kacau balau. Anggaran pengentasan daerah rawan pangan sebelumnya sudah kecil, ini malah dipotong lagi lebih kecil," ujar Luluk.
 
Ia mengatakan pemotongan anggaran tersebut dikhawatirkan berdampak terhadap ancaman peningkatan jumlah stunting pada masa mendatang. Padahal, dalam pidato Presiden Joko Widodo pada Oktober 2019 lalu, Pemerintah berjanji akan memprioritaskan pengentasan stunting dalam lima tahun mendatang.
 
"Stunting bukan hanya masalah kesehatan, bukan hanya domainnya masalah kementerian kesehatan, ini melibatkan semua. Karena apa? Salah satu indikator terkena stunting itu kan karena adanya gizi yang sangat buruk. Adnya gizi yang kronis, gizi yang buruk dan itu juga terkait akses pangan. Karena ada keterbatasan akses pangan," kata Luluk.
 
Senada dengan Agus, Dokter Anak Tubagus Rachmat Sentika mengakui sudah lumrah bagi masyarakat Indonesia menerima sembako berisi berbagai produk instan, termasuk susu kental manis. Sekilas, bantuan ini terlihat meringankan masyarakat. Namun bila diperhatikan, bantuan untuk masyarakat dengan komposisi tersebut belum tentu meringankan beban keluarga.
 
"Saya sebagai dokter anak prihatin dengan adanya kental manis di dalam bansos, karbohidratnya lebih dari 46 persen. Ini dilarang dan tidak boleh untuk anak di bawah 18 tahun," ujar dokter anak yang akrab disapa Rachmat ini.
 
Dalam kesempatan yang sama, Dokter Rachmat turut menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah di masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ini. Ia menilai pemerintah mengurangi pelayanan kesehatan dasar seperti posyandu, puskesmas, dan poliklinik yang tentu saja mengurangi program-program upaya kesehatan masyarakat (UKM).
 
"UKM ini seharusnya tidak boleh berhenti karena menyangkut program prioritas, salah satunya adalah stunting. Bayangkan, sudah ada delapan juta orang stunting, dan angka ini yang akan kita hadapi usai pandemi. Refocussing anggaran akibat pandemi seharusnya diluar program-program prioritas pemerintah," jelasnya.
 
Menjawab persoalan itu, Direktur Gizi Masyarakat Kemenkes RI Dhian Probhoyekti mengatakan upaya penanganan stunting tetap dilakukan dengan protokol covid-19. Sosialisasi dan sebaran informasi melalui media sosial tetap dilakukan dan monitoring kesehatan dan gizi anak secara virtual.
 
"Selama ini kami juga melakukan edukasi kepada masyarakat tentang pesan gizi seimbang yaitu pangan manis asin dan berlemak, termasuk mengenai bantuan sosial kalau ada yang berisi susu kental manis ya bukan buat balita, bukan juga untuk minuman tunggal," pungkas Dhian.
 

(SAW)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif