Guna memastikan program jaring pengaman sosial tepat sasaran, Kemensos menggelar Survei Nasional Jaring Pengaman Sosial Penanganan Covid-19 (Foto:Dok)
Guna memastikan program jaring pengaman sosial tepat sasaran, Kemensos menggelar Survei Nasional Jaring Pengaman Sosial Penanganan Covid-19 (Foto:Dok)

Pastikan Jaring Pengaman Sosial Tepat Sasaran, Kemensos Gelar Survei Nasional

Ekonomi Berita Kemensos
Rosa Anggreati • 05 Mei 2020 13:25
Jakarta: Pandemi korona (covid-19) berdampak terhadap sektor ekonomi dan memengaruhi kesejahteraan masyarakat, terutama lapisan bawah. Salah satu upaya pemerintah menekan dampak covid-19 ialah melalui program jaring pengaman sosial.
 
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dalam pengantar Rapat Terbatas secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Senin, 4 Mei 2020, tegas meminta agar jaring pengaman sosial segera disalurkan dan diterima masyarakat.
 
Merespons instruksi Presiden, Kementerian Sosial (Kemensos) mendistribusikan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat terdampak covid-19 berupa sembako bantuan Presiden dan Bansos Sosial Tunai (BST).

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Bansos sembako bantuan Presiden mulai disalurkan untuk masyarakat terdampak covid-19 di DKI Jakarta, Kabupaten Bogor, Kota Tangerang, dan Tangerang Selatan, Depok dan Bekasi (Jabodetabek), pada 20 April.
 
Bansos sembako tersebut menjangkau 1,9 juta keluarga senilai Rp600 ribu yang disalurkan sebulan dua kali, dengan nilai total Rp3,4 triliun.
 
Sementara, BST menjangkau 9 juta KK di luar Jabodetabek yang belum mendapatkan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako (Bantuan Pangan Non Tunai) senilai Rp600 ribu/KK/bulan. Baik Bansos Sembako bantuan Presiden maupun BST disalurkan selama tiga bulan yakni April, Mei, dan Juni 2020.
 
Pastikan Jaring Pengaman Sosial Tepat Sasaran, Kemensos Gelar Survei Nasional
 
Kemensos menggandeng PT Pos Indonesia yang didukung oleh personel TNI dibantu para ketua RW dan RT di wilayah setempat dalam menyalurkan bansos sembako ke tangan keluarga penerima manfaat (KPM).


 
Survei Nasional Jaring Pengaman Sosial


Guna memastikan program jaring pengaman sosial tepat sasaran, Kemensos menggelar Survei Nasional Jaring Pengaman Sosial Penanganan Covid-19 melalui Politeknik Kesejahteraan Sosial (Poltekesos) Bandung. Survei dilakukan pada 22-25 April 2020.
 
Responden dalam survei ini ialah KPM Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Penerima Bantuan Sosial (PKH dan Sembako-BPNT Non PKH) jaring pengaman sosial penanganan covid-19 tahap I.
 
Responden sebanyak 10.295 di 34 provinsi meliputi 231 kabupaten/kota dengan rincian 1.189 penerima manfaat bantuan sosial sembako (BPNT) dan 9.106 penerima manfaat program PKH.
 
Domisili responden yaitu di perkotaan (17,25 persen) dan pedesaan (82,15 persen). Lima teratas sumber penghasilan utama responden meliputi petani (20,62 persen), pekerja serabutan (16,13 persen), buruh tani (11,49 persen), pedagang (10,09 persen), dan buruh bangunan (8,05 persen).
 
Pastikan Jaring Pengaman Sosial Tepat Sasaran, Kemensos Gelar Survei Nasional
 
Dalam survei ini didapati 6 dari 10 responden KPM DTKS di perkotaan dan
perdesaan mengatakan penghasilan yang didapat selama pandemi covid-19 adalah kurang dari setengah penghasilan yang biasa didapat pada keadaan normal.
 
Jaring pengaman sosial yang dijalankan pemerintah menuai apresiasi dari para responden. Sebanyak 8 dari 10 responden KPM DTKS di perkotaan dan
perdesaan mengatakan bantuan sosial yang diperoleh pada masa pandemi covid-19 “sangat membantu” dan “membantu” memenuhi kebutuhan keluarga.
 
Sementara, jenis bantuan yang paling dibutuhkan para responden yaitu sembako/BPNT (41,14 persen) dan uang tunai (47,02 persen).
 
Pastikan Jaring Pengaman Sosial Tepat Sasaran, Kemensos Gelar Survei Nasional
 
Sebagai informasi, jaring pengaman sosial terdiri atas enam program, yaitu:
 
1. Program Keluarga Harapan (PKH)
 
Jumlah penerima dari 9,2 juta dinaikkan menjadi 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM), besaran manfaatnya dinaikkan 25 persen.
 
2. Kartu sembako
 
Jumlah penerima akan dinaikkan menjadi 20 juta penerima manfaat dan nilainya naik 30 persen dari Rp150 ribu menjadi Rp200 ribu dan akan diberikan selama sembilan bulan.
 
3. Kartu prakerja
 
Anggaran kartu prakerja dinaikkan dari Rp10 triliun menjadi Rp20 triliun.
 
4. Gratis tarif listrik
 
Tarif listrik untuk pelanggan listrik 450 Va yang jumlahnya sekitar 24 juta pelanggan akan digratiskan selama tiga bulan (April, Mei, Juni 2020)
 
5. Pemerintah mencadangkan Rp25 triliun untuk operasi pasar dan logistik.
 
6. Keringanan pembayaran kredit bagi para pekerja informal, baik ojek daring, sopir taksi, UMKM, nelayan, dengan penghasilan harian dan kredit di bawah Rp10 miliar.
 
Jaring pengaman sosial tersebut disediakan pemerintah untuk masyarakat lapisan bawah agar tetap mampu memenuhi kebutuhan pokok dan menjaga daya beli.
 

(ROS)


FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif