Hal itu diungkapkan Ketua Komisi XII DPR dari Fraksi Partai Golkar Bambang Patijaya dalam diskusi 'Masa Depan Hilirisasi Nikel di Indonesia: Penguatan Kelembagaan dan Tata Kelola Hilirisasi Nikel yang Berkeadilan Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat' di kantor DPP Partai Golkar, Palmerah, Jakarta Barat.
Bambang memastikan partainya akan mengawal kebijakan hilirisasi nikel agar regulasi yang ada mampu menstimulasi hilirisasi nikel dengan tepat. "Dengan adanya 26 mineral kritis dan 22 mineral strategis yang sudah ditetapkan, langkah berikutnya adalah memastikan kebijakan ini berjalan baik," kata Bambang.
Golkar, kata Bambang, akan mengawal dan mengamankan kebijakan hilirisasi tersebut melalui jalur parlemen maupun jalur eksekutif. Apalagi, menteri tim ekonomi kabinet Prabowo-Gibran banyak berasal dari kader Golkar termasuk Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia yang menjadi menteri ESDM.
"Jadi, kita siap berkontribusi memastikan kebijakan hilirisasi Presiden Prabowo berjalan maksimal dan bisa memberikan nilai tambah sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi 8 persen," kata Bambang.
Bambang mengatakan, Golkar akan mengawal kebijakan hilirisasi nikel melalui fungsi-fungsi DPR baik legislasi, pengawasan dan anggaran. Fraksi Golkar akan memastikan kebijakan hilirisasi nikel didukung oleh regulasi yang kuat, diawasi secara transparan dan akuntabel serta kebijakan tersebut didukung oleh anggaran memadai.
Golkar memiliki sejumlah kader yang menduduki tim ekonomi kabinet Prabowo-Gibran. Selain Bahlil, sejumlah menteri di bidang ekonomi dari Partai Golkar adalah Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menteri UMKM Maman Abdurrahman.
"Hilirisasi adalah isu seksi yang akan meningkatkan penerimaan negara, menjawab tantangan ekonomi berkelanjutan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi 8% agar kita bisa keluar dari middle-income trap," kata Bambang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
