Terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tentang indikasi adanya fraud pada periode 2018-2019 yang terjadi di entitas bisnis di bawah anak usaha SIG (cucu perusahaan), perseroan telah menempuh langkah-langkah secara internal dalam bentuk audit investigasi, serta proses hukum untuk menindak lanjuti kasus tersebut telah dilakukan sejak akhir 2019.
Selain melakukan audit, Perusahaan juga telah memeriksa jajaran manajemen entitas terkait dan memberikan sanksi berupa pemberhentian dari jabatan. Hingga saat ini, proses hukum masih berlanjut dan SIG terus melakukan pendampingan dan pengawasan terhadap penyelesaian kasus tersebut.
Corporate Secretary SIG Vita Mahreyni mengatakan, SIG mendorong anak usaha untuk memastikan integritas dan akuntabilitas dalam setiap aktivitas usaha seluruh entitas di dalam grup.
"SIG menghormati dan mendukung tugas dan proses yang diljalankan BPK, serta menjadikan ini sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan penguatan proses due diligence dan tata kelola demi kemajuan perusahaan," tegas Vita Mahreyni, dalam keterangan tertulis, Kamis, 7 Desember 2023.
SIG atau Semen Indonesia adalah perusahaan BUMN klaster infrastruktur yang tercatat di PT Bursa Efek Indonesia, dengan 51 persen saham dimiliki Pemerintah Indonesia. Bertransformasi sejak 2013, kini SIG telah menjadi penyedia solusi bahan bangunan terdepan di kawasan regional, menjangkau pasar Asia, Australia dan Oceania.
SIG sebagai holding BUMN semen menyatukan enam anak usaha produsen semen yaitu, PT Semen Padang, PT Semen Gresik, PT Semen Tonasa, PT Solusi Bangun Indonesia Tbk, PT Semen Baturaja Tbk dan Thang Long Cement Company, Vietnam. Di bawah SIG, perusahaan semen nasional tersebut berkomitmen menyediakan solusi bahan bangunan dengan prinsip berkelanjutan untuk menjaga keanekaragaman hayati dan mengurangi emisi gas rumah kaca.
| Baca juga: Budi Waseso dan Asisten Erick Thohir Duduki Komisaris Semen Indonesia |
BPK ungkap 9.261 temuan senilai Rp18,19 triliun
Melansir Antara, BPK mengungkap 9.261 temuan yang dimuat dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I-2023 dengan nilai keseluruhan sebesar Rp18,19 triliun. Sebanyak 9.261 temuan mencakup kelemahan sistem pengendalian intern, ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan, serta ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan (3E) dengan nilai keseluruhan sebesar Rp18,19 triliun.
"Atas hasil pemeriksaan tersebut, selama proses pemeriksaan, entitas telah menindaklanjuti dengan melakukan penyetoran uang dan/atau penyerahan aset sebesar Rp852,82 miliar," kata Ketua BPK Isma Yatun dalam penyampaian IHPS I Tahun 2023 kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Selasa, 5 Desember 2023.
IHPS I Tahun 2023 memuat ringkasan dari 705 laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang terdiri atas 681 LHP Keuangan, dua LHP Kinerja, dan 22 LHP Dengan Tujuan Tertentu (DTT). Selain itu, IHPS I Tahun 2023 juga memuat 134 hasil pemeriksaan atas laporan keuangan (LK) 2022 pada pemerintah pusat, di antaranya 81 Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dengan 80 opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan satu Wajar Dengan Pengecualian (WDP), serta satu Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) dengan opini WTP. Kemudian 40 laporan keuangan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) dengan opini 33 WTP, enam WDP, dan satu Tidak Wajar (TW).
BPK juga disebut telah memeriksa 542 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2022, serta empat laporan keuangan badan lainnya tahun 2022, yaitu LK Tahunan Bank Indonesia, LK Otoritas Jasa Keuangan, LK Lembaga Penjamin Simpanan, dan LK Badan Pengelola Keuangan Haji.
IHPS juga memuat pula dua hasil pemeriksaan kinerja dengan tema prioritas nasional penguatan ketahanan ekonomi. Pemeriksaan kinerja tersebut antara lain pengelolaan batu bara, gas bumi, dan energi terbarukan dalam pengembangan sektor ketenagalistrikan untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan keberlanjutan energi Tahun Anggaran (TA) 2020 hingga semester I-2022 pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK).
Hasil pemeriksaan mengungkapkan pemerintah sudah melakukan penyusunan peta jalan menuju Net Zero Emissions (NZE) pada 2060 dan mengamankan pasokan batu bara dan gas bumi untuk kepentingan dalam negeri.
Namun, masih terdapat permasalahan seperti belum dilakukan sepenuhnya mitigasi risiko atas skenario transisi energi menuju NZE pada 2060 dan rendahnya kemajuan proyek Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) yang berpotensi menciptakan kekurangan pasokan pada sebagian besar sistem kelistrikan nasional.
Dalam pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT), dilakukan atas pendapatan, biaya, dan investasi pada 11 BUMN atau anak perusahaannya. Permasalahan signifikan yang ditemukan antara lain pemberian uang muka perikatan perjanjian jual beli gas (PJBG) tidak didukung mitigasi risiko dan jaminan yang memadai.
Tarif layanan khusus sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM kepada pelanggan premium juga belum sepenuhnya diterapkan oleh PT PLN. "Optimalisasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK oleh pemerintah merupakan bagian krusial dalam memaksimalkan dampak pemeriksaan bagi mekanisme akuntabilitas dan transparansi dalam kerangka good governance," ujar Isma Yatun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
