Ilustrasi. FOTO: Medcom.id
Ilustrasi. FOTO: Medcom.id

Kasus Dugaan Korupsi Asuransi ASABRI Memasuki Babak Baru

Angga Bratadharma • 20 Januari 2022 11:58
Jakarta: Kasus dugaan korupsi di PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI) memasuki babak baru. Pasalnya putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan vonis nihil kepada Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera Heru Hidayat yang dinilai melukai hati masyarakat.
 
Pakar Hukum Pidana Universitas Indonesia Eva Achjani Zulfa mengatakan merujuk kepada ketentuan dalam Pasal 65-68 serta Pasal 71 KUHP tentang meerdaadsche samenloop atau gabungan tindak pidana maka penjatuhan pidana seumur hidup telah menyerap pidana pokok lainnya (penjara atau denda).
 
"Dalam hal adanya perkara di mana seseorang melakukan beberapa tindak pidana," kata Eva, dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 20 Januari 2022.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Ia mengklaim putusan hakim dalam perkara Heru Hidayat telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut. "Maka merujuk pada asas nulla poena sine lege poenali dan asas legalitas putusan hakim merupakan putusan yang merujuk pada ketentuan dan asas-asas hukum pidana itu," lanjutnya.
 
Hal tersebut Eva katakan menanggapi pernyataan Jaksa Agung ST Burhanuddin yang memerintahkan jaksa penuntut umum untuk mengajukan banding terkait putusan vonis nihil Heru Hidayat karena diduga telah mengusik keadilan di masyarakat.
 
Sementara itu, Kejaksaan Agung (Kejagung) memerintahkan jaksa penuntut umum dalam perkara Heru Hidayat di kasus korupsi dan pencucian uang PT ASABRI untuk mengajukan banding. Pasalnya, Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman nihil kepada Heru.
 
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Leonard Eben Ezer Simanjuntak menyebut keputusan untuk banding dilakukan karena vonis hakim dinilai tidak berpihak dan telah mengingkari keadilan masyarakat. Apalagi Heru sebelumnya juga pernah terseret skandal korupsi di PT Asuransi Jiwasraya dan sedang menjalani hukuman pidana penjara seumur hidup.
 
"Dengan kerugian negara yang begitu besar, sekitar Rp39,5 triliun, dengan rincian kerugian Jiwasraya sebesar Rp16,7 triliun dan kerugian ASABRI sebesar Rp22,78 triliun," kata Leonard.
 
Kejagung pun menyinggung kemungkinan diskon hukuman Heru di perkara Jiwasraya. Hal ini dimungkinkan jika Heru mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK). Potensi hukuman ringan dan putusan PK diyakini akan melukai hati masyarakat Indonesia. Putusan hakim di perkara ASABRI juga dinilai tidak konsisten karena tidak menghukum Heru.
 
Di perkara Jiwasraya majelis hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara seumur hidup. Putusan itu diperkuat sampai di tingkat kasasi Mahkamah Agung (MA). "Artinya, majelis hakim tidak konsisten dalam pertimbangan hakim terhadap terdakwa yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi," kata Leonard.
 
Diketahui, dalam kasus dugaan korupsi ASABRI terdapat delapan terdakwa yaitu Mantan Dirut ASABRI Mayjen Purn Adam Rahmat Damiri, Letjen Purn Sonny Widjaja sebagai Direktur Utama ASABRI periode 2016-2020, dan Bachtiar Effendi sebagai Kepala Divisi Keuangan dan Investasi PT ASABRI periode 2012-2015.
 
Kemudian ada Hari Setianto sebagai Direktur Investasi dan Keuangan ASABRI periode 2013-2019, Lukman Purnomosidi sebagai Presiden Direktur PT Prima Jaringan, Heru Hidayat sebagai Presiden PT Trada Alam Minera, Jimmy Sutopo sebagai Direktur PT Jakarta Emiten Investor Relations, dan Benny Tjokrosaputro sebagai Komisaris PT Hanson International Tbk.

 
(ABD)


LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif