Hal tersebut tidak akan efektif jika tidak dibarengi dengan pondasi dari kapabilitas, rekam jejak dan keahlian atau ekspertise. "Ini bukan eranya kita mengandalkan keberpihakan, keberpihakan tidak akan nyata tanpa ada pondasi dari kapabilitas, track record dan ekspertise, karena bila itu tidak dimiliki ketika diadu di era persaingan ini akan terlihat," kata Erick di Jakarta, Jumat, 5 Maret 2021.
Sebagai mantan kader Hipmi, Erick mempertanyakan pembangunan ekspertise yang dilakukan di Hipmi. Ia melihat Hipmi saat ini lebih sibuk untuk berpolitik sehingga akan berimbas pada tingkat kewirausahaan di Asia Tenggara.
Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM 2020, Indonesia masih jauh tertinggal dengan negara sekawasan. Jumlahnya masih 3,47 persen terhadap total penduduk. Sedangkan Thailand, Malaysia dan Singapura berada di atas Indonesia dengan jumlah masing-masing 4,26 persen, 4,74 persen dan 8,76 persen dari total penduduk di masing-masing negara tersebut.
"Indonesia itu masih jauh tertinggal sama negara ASEAN. Dan dibandingkan dengan negara besar di dunia lebih jauh lagi," ujar dia.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkelakar menyebut Kabinet Indonesia Maju yang dibentuknya seperti Kabinet Hipmi karena jajaran menteri kebanyakan berasal dari Hipmi. Lantaran sejumlah menteri di Kabinet Indonesia Maju berasal dari organisasi tersebut.
Di antaranya Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
