Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani - - Foto: Medcom/ Husen
Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani - - Foto: Medcom/ Husen

Pengusaha Tak Pernah Bahas Penghapusan Cuti Haid di UU Ciptaker

Ekonomi buruh apindo Omnibus Law
Husen Miftahudin • 09 Oktober 2020 11:51
Jakarta: Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani menyebut informasi yang beredar di jagat maya terkait Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) banyak yang menyesatkan (misleading). Bahkan para buruh dan pekerja yang keberatan dengan UU Ciptaker ini dinilai kurang mencermati poin-poinnya.
 
"Jadi banyak mispersepsi, karena mungkin (draf UU Ciptaker) belum baca atau dibaca (secara seksama) sehingga pemahamannya kurang," ujar Hariyadi dalam tayanganMetro Hari Inidikutip Medcom.id, Jumat, 9 Oktober 2020.
 
Salah satu contohnya adalah informasi yang menyatakan bahwa UU Ciptaker menghilangkan cuti haid dan hamil bagi pekerja perempuan. Informasi itu jelas menyesatkan. Pasalnya, pengusaha sama sekali tidak membahas poin tersebut, baik saat berdialog dengan pemerintah maupun dengan DPR.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Cuti haid itu tidak pernah dibahas, karena memang sudah ada di undang-undang yang lama (UU Ketenagakerjaan 13/2003). Tapi itu dimunculkan dengan narasi bahwa sekarang tidak ada cuti haid. Padahal itu memang tidak dibahas dan itu ada di undang-undang yang lama dan tidak diangkat ke Undang-Undang Cipta Kerja," tegasnya.
 
Dalam UU Ciptaker, ketentuan cuti hamil, melahirkan, dan haid masih berlaku sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam UU 13/2003, ketentuan cuti atau istirahat hamil, melahirkan, dan haid tertuang dalam pasal 81 dan 82.
 
Pemerintah menegaskan seluruh pasal terkait ketentuan cuti atau istirahat hamil, melahirkan, dan haid tidak dilakukan perubahan di Omnibus Law Cipta Kerja, karena tidak dicantumkan. Sehingga pasal-pasal tersebut memang masih berlaku.
 
Hariyadi juga mengungkapkan, Omnibus Law UU Cipta Kerja tidak sepenuhnya menguntungkan pengusaha semata. Ada beberapa ketentuan yang juga merugikan para pelaku usaha.
 
Omnibus Law UU Cipta Kerja merupakan aturan yang paling pas karena menyeimbangkan kepentingan pengusaha sebagai pemberi kerja dan pekerja itu sendiri. Termasuk bagi para investor yang akan masuk ke Indonesia.
 
"Ini selalu muncul bahwa seolah-olah UU Cipta Kerja ini menguntungkan pengusaha dan merugikan buruh. Menurut saya ini adalah pandangan yang sangat tidak pas. Jadi yang diuntungkan dari UU Cipta Kerja ini adalah seluruh masyarakat Indonesia," pungkas Hariyadi.

 
(Des)


FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif