Ilustrasi petani tembakau. Foto: dok MI/Immanuel.
Ilustrasi petani tembakau. Foto: dok MI/Immanuel.

Ekosistem Pertembakauan Terhimpit Desakan Revisi PP 109/2012

Husen Miftahudin • 29 Desember 2022 10:12
Jakarta: Ekosistem pertembakauan terhimpit adanya dorongan revisi PP Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan yang saat ini tengah ramai dibahas karena masuk ke dalam regulasi prioritas dan akan dibahas pada 2023, bersama dengan puluhan regulasi lainnya dalam Keppres Nomor 25 Tahun 2022 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2023.
 
"Ketika sektor lain diberi kemudahan, hal ini tidak terjadi pada ekosistem pertembakauan. Di tengah ancaman stagflasi dan kontraksi ekonomi, kini ada upaya untuk merevisi regulasi PP 109/2012 menjadi sangat eksesif dan tidak implementatif. Inisiasi revisi regulasi oleh Kementerian Kesehatan ini bermaksud mendenormalisasi ekosistem pertembakauan," ketus Sekjen Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI) Hananto Wibisono dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 29 Desember 2022.
 
Keberadaan PP 109/2012 sampai saat ini dianggap masih mumpuni dan mampu mengatur ekosistem pertembakauan dengan baik. Poin usulan yang didorong oleh Kementerian Kesehatan pun secara jelas telah tercantum dalam PP 109/2012 itu sendiri.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Ekosistem tembakau berpandangan, evaluasi secara komprehensif dengan indikator yang akurat harus terlebih dahulu dilakukan sebelum pemerintah memutuskan akan merevisi sebuah peraturan. Indikator dan justifikasi revisi regulasi yang saat ini tengah didorong oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) perlu ditinjau ulang.
 
Pertama terkait prevalensi perokok anak digadang- gadang menjadi faktor revisi PP 109/2012 untuk segera dilakukan. Kementerian Kesehatan selalu mengacu kepada data Riskesdas 2018 yang menyebutkan jumlah prevalensi perokok anak Indonesia berada di angka 9,1 persen.
 
Baca juga: Pedagang Kaki Lima Tolak Larangan Penjualan Rokok Ketengan

 
Kementerian Kesehatan juga menyebutkan angka prevalensi perokok anak akan terus naik. Hal tersebut kontradiktif dengan data BPS yang menunjukkan prevalensi perokok anak di bawah 18 tahun sudah turun selama lima tahun terakhir, dari 3,69 persen di 2021 menjadi 3,44 persen di tahun ini.
 
"Melalui pengamatan yang kami lakukan, Kemenkes kerap menggunakan data yang inkonsisten. Padahal seperti kita ketahui, basis data yang valid dan akurat sangat penting dalam menilai perlu atau tidaknya evaluasi sebuah regulasi. Namun, landasan data yang menjadi acuan Kemenkes berubah-ubah," jelas Hananto.
 
Kedua, Kementerian Kesehatan belum pernah mengomunikasikan kepada publik terkait efektivitas program-program yang dilaksanakan guna menurunkan prevalensi perokok. "Layanan berhenti merokok yang seharusnya menjadi kunci keberhasilan program untuk menurunkan prevalensi perokok tidak pernah disampaikan capaiannya. Edukasi preventif untuk mencegah anak agar tidak merokok juga tidak pernah terdengar," ungkap dia.
 
Begitu juga dengan berbagai program upaya menurunkan prevalensi perokok yang dirasa tidak pernah menyentuh masyarakat. Termasuk penerapan Kawasan Tanpa Rokok yang belum pernah ada penilaian valid dan akurat atas capaian nya di setiap kota maupun daerah.
 
"Hal-hal mengenai ekosistem pertembakauan, semuanya telah secara jelas dan ketat diatur dalam PP 109/2012. Oleh karena itu, desakan Kemenkes untuk mendorong revisi regulasi tersebut sangat tidak berdasar dan hanya digunakan sebagai justifikasi mereka untuk mendorong revisi regulasi," tutup Hananto.
 
*Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id*
 
(HUS)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif