"Saya harus menekankan pemerintah tidak ingin membuat Garuda Indonesia bangkrut. Apa yang kami cari adalah penyelesaian utang baik di luar proses pengadilan atau melalui proses pengadilan," kata Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo melalui keterangan tertulis, Kamis, 4 November 2021.
Pria yang akrab disapa Tiko itu juga mengatakan, saat ini manajemen Garuda Indonesia tengah dalam pembicaraan dengan kreditur untuk merestrukturisasi utang dan diharapkan kesepakatan bisa dicapai pada kuartal kedua 2022.
"Kami sedang bernegosiasi dengan banyak pihak dengan kebutuhan yang berbeda, sehingga preferensi mereka bervariasi," lanjut Tiko.
Pada kesempatan terpisah, pengamat BUMN dari Universitas Indonesia Toto Pranoto mengatakan bahwa saat ini Garuda Indonesia berada di situasi yang pelik. Usaha negosiasi ulang dengan para lessor membutuhkan kerja yang ekstra.
"Sejauh ini, langkah terbaik yang didorong adalah penyelamatan melalui negosiasi ulang dengan para lessor. Hal tersebut yang kami lihat sedang diupayakan manajemen Garuda Indonesia saat ini. Hal Itu membutuhkan waktu panjang karena ada puluhan lessor," katanya.
Toto menambahkan Garuda Indonesia memang masuk pada situasi terburuk yang pernah dialami pada satu dasawarsa yang lalu. "Era yang sama saat Robby Djohan masuk di sekitar awal 2000-an menghadapi Garuda Indonesia yang terpuruk karena salah urus," imbuhnya.
Namun situasi saat ini lebih kompleks seiring 'warisan' salah urus manajemen sebelumnya yang disertai tekanan akibat pandemi covid-19. Dua hal ini memberikan dampak signifikan terhadap keberlangsungan usaha maskapai pelat merah.
"Garuda Indonesia butuh upaya restrukturisasi yang radikal terkait negosiasi dengan lessor dan kreditur," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
