“Program ini butuh komitmen serius dari pemerintah kabupaten, jika setuju buat kesepakatan dan tandatangani bersama maka kita bisa ekspor (hasil pertanian),” kata Syahrul dalam keterangan tertulis, Sabtu, 29 Mei 2021.
Ia mengatakan tidak semua daerah mendapat kepercayaan menjalankan program tersebut. Dengan kata lain, hanya daerah yang memiliki potensi lahan pertanian dengan luas lebih dari 500 hektar yang dapat menggarap food estate.
Food Estate ini pun berbeda dengan program lumbung pangan sebelumnya karena bersifat multikomoditas yakni menggabungkan antara peternakan, pertanian dan tanaman hortikultura.
Jika program ini berhasil, maka produktivitas pertanian Indonesia akan meningkat karena sejauh ini masih berada di urutan empat dunia. Dengan adanya peningkatan hasil pertanian, pemerintah pun dapat menjaga ketahanan pangan nasional.
Syaruh bilang Indonesia tidak perlu lagi mengimpor sejumlah komoditas. Bahkan untuk kali pertama Indonesia diklaim tidak bermasalah dengan harga daging, bawang putih dan gula pada musim Lebaran lalu.
“Syarat berhasilnya, urus ini dengan serius. Jika serius, pasti berhasil. Dan satu lagi, tidak bisa ada korupsi di sini,” ungkapnya.
Gubernur Sumatra Selatan Herman Deru mengatakan hingga kini Sumsel masih dihadapkan persoalan klasik di sektor pertanian. Di antaranya, ketidaksinkronan data luas baku lahan sehingga berpengaruh pada alokasi bantuan beragam program pertanian, keterbatasan alokasi pupuk subsidi, hingga rendahnya produktivitas pertanian.
“Kami meminta solusi dari Mentan terkait persoalan ini karena Sumsel sangat serius untuk mencapai target peringkat tiga besar produksi beras,” kata dia.
Dirut PT Pusri Tri Wahyudi Saleh mengatakan perusahaannya berkomitmen mendukung program Food Estate ini dengan menjalankan program Agrosolution. Dalam program tersebut, Pusri akan mendampingi petani dalam budidaya pertanian sehingga penggunaan pupuk menjadi tepat sasaran, pengaplikasian teknologi hingga penyambungan ke off-taker.
“Nanti yang ditanam petani, sudah ada yang membelinya (off-taker),” kata dia.
Provinsi Sumatra Selatan menargetkan dapat memproduksi 3,1 juta ton gabah kering giling (GKG) pada 2021 dengan meningkatkan intensitas penanaman dan produktivitas.
Sumsel harus menambah sekitar 400 ribu ton GKG karena produksi 2020 itu tepatnya 2.696.103 ton GKG. Secara nasional Sumsel masih di bawah Sulawesi Selatan dengan 4,6 juta ton GKG, Jawa Barat 9,0 juta ton GKG, Jawa Tengah 9,6 juta ton GKG dan Jawa Timur 9,9 juta ton GKG.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
