Jakarta: Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyebut pemerintah tidak pernah memaksa pelaku usaha mikro untuk mengikuti program vaksinasi mandiri. Hal itu ditekankan seiring dengan banyaknya UMKM yang antusias terhadap program vaksinasi gotong royong.
Dari total 22.736 perusahaan yang mendaftar program vaksinasi gotong royong, sebanyak 7.000 perusahaan yang mendaftar berasal dari sektor UMKM.
"Jadi kita tidak pernah meminta atau memaksa UMKM untuk berbayar," kata Erick dalam konferensi pers virtual, Rabu, 19 Mei 2021.
Erick menjelaskan pemerintah dan Kadin terbuka kepada UMKM untuk memilih program vaksinasi. Sektor UMKM memiliki dua opsi program vaksinasi yaitu melalui program vaksin gratis pemerintah atau vaksin berbayar yakni vaksin gotong royong.
"Jadi UMKM itu mempunyai dua opsi. Apakah dia ingin berkontribusi (melalui program vaksin gotong royong)? Kita juga membuka UMKM untuk mengikuti program vaksin pemerintah yang secara gratis," tuturnya.
Lebih lanjut harga vaksin gotong royong yang disebut mahal ditentukan melalui berbagai komponen oleh Kementerian Kesehatan. Program vaksinasi gotong royong berbeda dengan kategori vaksin gratis WHO sehingga membutuhkan biaya untuk pembelian dan distribusi.
"Mengenai harga, saya rasa sejak awal kami dari BUMN sangat terbuka. Kita tidak berpikir untuk komersialisasi daripada vaksin ini. Tapi realita yang kita hadapi, bahwa vaksin ini harus dibeli bukan vaksin yang didapatkan secara gratis," jelas Erick.
Ketua Kadin Indonesia Rosan P Roeslani pun menampik bahwa harga untuk vaksin gotong royong terlalu mahal. Harga tersebut sudah sesuai dengan survei dan kemampuan pengusaha yang mendaftarkan diri ke Kadin.
Sebanyak 78 persen dari total perusahaan mendaftar menyetujui harga satu dosis vaksin gotong royong tersebut dibawah Rp500 ribu. Adapun sesuai dengan keputusan Kementerian Kesehatan besaran vaksin Sinopharm yang digunakan dalam program vaksinasi gotong royong sebesar Rp321.660 per dosis dan tarif maksimal pelayanan vaksinasi sebesar Rp117.910.
"Jadi range (harga) ini adalah sesuai dengan kemampuan dan survey yang kita lakukan," kata Rosan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
