Ilustrasi intensif fiskal/Media Indonesia
Ilustrasi intensif fiskal/Media Indonesia

Insentif Fiskal Disebut Mendorong Percepatan Inovasi di Indonesia

Ekonomi bea dan cukai insentif fiskal cukai tembakau rokok elektrik Industri Hasil Tembakau
M Sholahadhin Azhar • 28 September 2021 20:23
Jakarta: Insentif fiskal dari pemerintah disebut bisa mendorong percepatan inovasi di Indonesia. Hal itu seperti yang dilakukan negara maju seperti Inggris, Singapura, dan Australia.
 
Negara-negara itu memberi intensif fiskal pada produk berbasis inovasi. Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, Artidiatun Adji, mendorong pemerintah memberi ruang fiskal pada pajak dan cukai, khususnya terhadap produk olahan tembakau risiko rendah.
 
“Indonesia memiliki dua tujuan cukai rokok, untuk mengurangi konsumsi dan mendapatkan pemasukan negara," kata Artidiatun dalam webinar The New Wave of Innovation Policies in ASIA yang dilihat pada Selasa, 28 September 2021.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Baca: Tebar Insentif, Kiat Pemerintah Jaga Keberlangsungan Usaha
 
Menurut dia, pemerintah bisa mengefisienkan pajak rokok dengan kebijakan yang mengurangi konsumsi, namun tetap adil untuk kompetisi industri. Caranya dengan mendukung produk olahan yang lebih rendah risiko dan mempertimbangkan faktor lain di dalamnya.
 
"Karena harga bukanlah satu-satunya faktor dalam perilaku merokok. Budaya, lingkungan dan kebiasaan juga dapat berpengaruh,” ujar dia.
 
Artidiatun menyebut perlu diferensiasi tarif dan insentif pajak untuk produk olahan tembakau rendah risiko. Saat ini, cukai hasil pengolahan tembakau lainnya (HPTL) diatur PMK Nomor 198/PMK.010/2020. Meskipun lebih rendah risiko, HPTL dikenakan cukai 57 persen dengan sistem ad valorem.
 
Menurut Artidiatun, tarif itu lebih tepat digunakan meningkatkan pendapatan cukai dari barang mewah. Bahkan, aturan tersebut juga membedakan cukai produk vape sistem tertutup yang lebih tinggi 11 kali lipat dibanding vape sistem terbuka.
 
“Jika memang cukai diarahkan untuk mengontrol konsumsi, baik konsumsi produk tembakau konvensional ataupun non-konvensional, dan juga produk risiko tinggi ataupun berisiko lebih rendah, maka pengenaan sistem cukai yang spesifik adalah yang paling baik,” kata Artidiatun. 
 
Dia mengusulkan perbedaan tarif untuk produk olahan tembakau perlu dibedah secara bijak. Sehingga, mendukung pertumbuhan industri dan inovasi produk risiko rendah.
 
"Perbedaan tarif ini perlu untuk produk yang mendukung pertumbuhan secara berkelanjutan, dan terus berinovasi untuk mengurangi risiko, termasuk produk tembakau alternatif," kata dia.
 
Sejauh ini, belum ada insentif yang diberikan terhadap produk HTPL seperti rokok elektrik. Artidiatun menunjukkan data terkait kebijakan insentif di negara maju seperti Inggir, Jepang, dan Selandia Baru.
 
Menurut dia, secara tidak langsung hal tersebut berdampak pada penurunan jumlah perokok di negara-negara itu. Angka perokok di Inggris mengalami penurunan dari 14,4 persen menjadi 14,1 persen, atau setara dengan 6,9 juta orang pada 2019. Hal serupa terjadi di Jepang, negara itu berhasil mencapai angka perokok pria di bawah 30 persen untuk pertama kalinya pada 2019.
 
(ADN)


LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif