Ia mengatakan Kemenparekraf akan menggunakan pagu belanja kementerian yang telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Tidak ada alokasi khusus untuk WFB, masih menggunakan anggaran yang lama sehingga bisa dikelola dengan efisien," kata Sandiaga dalam keterangan resmi, Selasa, 25 Maret 2021.
Ia mengatakan penggunaan anggaran belanja pemerintah ini diharapkan dapat mendongkrak sektor pariwisata di Pulau Dewata dan imbasnya pada perbaikan pertumbuhan ekonomi Bali secara bertahap. Pada kuartal I, pertumbuhan ekonomi Bali masih tercatat minus 5,24 persen.
Terkait Dana Hibah Pariwisata dan Bantuan Insentif Pemerintah (BIP) Sandiaga juga menjelaskan telah mengusulkan dana Proram Pemulihan Ekonomi (PEN) Tahun Anggaran 2021 untuk sektor pariwisata sebesar Rp3,7 triliun kepada Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) dengan cakupan penerima hibah yang lebih luas dibandingkan dengan dana hibah pariwisata pada 2020.
Adapun BIP merupakan program tahunan yang diselenggarakan sejak 2017 yang bertujuan memberikan tambahan modal kerja dan investasi aktiva tetap kepada pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif. Jumlahnya pun terus bertambah setiap tahun.
"Di 2020, penyaluran BIP dianggarkan sebesar Rp24 miliar dan di tahun ini sebesar Rp60 miliar. Selain itu BIP juga tidak ada prioritas destinasi, terbuka untuk seluruh indonesia (tidak ada kuota, batasan) karena sifatnya berupa seleksi, melalui penilaian oleh kurator," ujar dia.
Namun bagi usaha di DSP, atau daerah tertentu atau memiliki unsur tertentu seperti sociopreneur dan memiliki dampak sosial atau lingkungan bisa menjadi nilai tambah dalam penilaian. Pendaftaran program BIP akan dibuka pada 4 Juni 2021 dan ditutup tanggal 4 Juli 2021.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
