Dalam peta jalan yang dibuat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), pemerintah menargetkan net zero emission pada 2060. Artinya di tahun itu khususnya di sektor ketenagalistrikan, tidak ada lagi pembangkit fosil terutama yang berbahan bakar batu bara. Pemerintah pun awalnya tidak akan memaksa PLTU untuk pensiun dini.
Direktur Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan Kementerian ESDM Chrisnawan Anditya mengatakan usia operasi PLTU terakhir di Tanah Air yakni 2058, sedangkan untuk pembangkit listrik tenaga gas uap (PLTU) di 2054. Pemerintah pun telah berkomitmen tidak akan menambah PLTU baru kecuali yang telah masuk tahap konstruksi serta tahap kesepakatan jual beli tenaga listrik (PPA).
Menurut Chris, apabila PLTU masih mengisi slot pasokan yang ada dengan masa atau usia operasi sesuai kontrak PPA, meka ketersediaan slot EBT sangat terbatas. Namun apabila masa operasi pembangkit fosil tersebut bisa dipercepat maka tentu slot EBT akan lebih besar.
"Berdasarkan proyeksi kami net zero emission 2060 atau lebih cepat apabila didukung dunia internasional. Kementerian ESDM sedang membahas bagaimana kita bisa melakukan penghentian PLTU tapi tanpa ada pihak yang dirugikan dalam hal ini pengembang," kata Chris dalam webinar METI bertajuk '2050 Indonesia RE100 mungkinkah?', Jumat, 23 Juli 2021.
Chris mengatakan Energy Transition Mechanism (ETM) dan Bank Pembangunan Asia (ABD) telah membuat konsep dukungan untuk mempensiunkan PLTU lebih dini. Dalam proposal yang telah disampaikan ke Pemerintah Indonesia, ETM akan menggalang investor untuk mendanai pembangkit-pembangkit dalam masa transisi energi ini dengan mempercepat penghentian PLTU dan mengubahnya ke pembangkit EBT.
"Dana tersebut nantinya akan di-take over oleh ETM," tutur Chris.
Dana tersebut nantinya akan digunakan untuk membeli PLTU existing. Pemilik PLTU tersebut nantinya mendapatkan imbalan uang tunai dan ekuitas dari ETM.
Uang yang didapatkan pemilik PLTU hanya dapat digunakan untuk transisi dan investasi clean energy facility (CEF) dalam energi terbarukan. Adapun aset PLTU selanjutnya dimiliki oleh carbon reduction facility (CRF) dan dioperasikan hingga tanggal penghentian yang disepakati dengan waktu penghentian yang lebih cepat. CRF menggunakan hasil pendapatan dari operasi PLTU untuk membayar pengembalian dana investasi.
"Jadi pemilik aset PLTU tersebut akan dibeli kemudian dioperasikan dengan waktu yang lebih cepat untuk penghentiannya," ujar dia.
CEF menyediakan keuangan, bantuan teknologi, dan pengetahuan kepada negara tujuan untuk mempercepat energi terbarukan, penyimpanan, peningkatan jaringan. Investor swasta dapat berinvestasi di atau bersama CEF.
Selanjutnya investor ETM menerima pengembalian dana dari pengelolaan dana CRF dan CEF. Arus kas CEF dan CEF dapat ditingkatkan untuk mencapai transisi yang lebih cepat dan lebih adil.
"Dalam pengoperasiannya ETM melalui CRF akan memberikan masukan untuk bayar utang ke investor. Jadi seperti itu konsepnya yang sedang diusulkan dan sedang berjalan dan kami harapkan dapat diimplementasikan segera khususnya di 2022. Di 2021 diharapkan akan di-declare," jelas Chris.
Adapun sebelumnya, Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini mengatakan target net zero emission di 2060 telah memperhitungkan usia operasi PLTU milik penyedia listrik swasta (IPP) yang berkontrak dengan PLN. Sehingga dengan demikian PLN tidak perlu membayar denda untuk melakukan pensiun atau penghentian pembangkit, kecuali dipercepat.
"Kalau kita percepat kita harus perbarui kontrak lalu kita harus memberikan kompensasi pada IPP, nah itu ada biaya. Tapi kalau kita pensiunkan sesuai kontrak, kita enggak membayar apa-apa. Bahkan PLTU itu bisa jadi milik PLN pada saat habis kontrak," kata Zulkifli.
Ia bilang apabila PLTU tersebut pensiun pada 2050, sebelum mencapai net zero emission, maka pembangkit tersebut tetap bisa dilanjutkan dioperasikan oleh perseroan namun dengan menggunakan teknologi carbon capture. Diharapkan pada tahun tersebut teknologi ini sudah sangat murah.
"Jadi kita hitung di tanggal-tanggal selesainya kontrak IPP, dan jadi milik PLN saat itu dan kita gunakan teknologi carbon capture dari PLTU itu. Kita akan beroperasi dengan sangat murah," jelas Zulkifli.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
