Ilustrasi. FOTO: MI/Tri Handiyatno
Ilustrasi. FOTO: MI/Tri Handiyatno

Pelapor Dugaan Korupsi Kasus Kredit Macet Bank Dinilai Tidak Bisa Dilaporkan Balik

Antara • 06 Juli 2022 09:51
Jakarta: Pakar Hukum Pidana Universitas Gadjah Mada Muhammad Fatahillah Akbar menyebut jika pelapor kasus dugaan korupsi tidak bisa dilaporkan balik dengan tuduhan pencemaran nama baik. Pernyataan itu sejalan dengan adanya pelaporan terkait penyebaran berita palsu tentang kredit macet perusahaan tambang batu bara di salah satu bank di Indonesia.
 
Sebelumnya FSP BUMN Bersatu melaporkan Koordinator Aliansi Mahasiswa Peduli Hukum Indonesia (AMPHI) Jhones Brayen dan Direktur Core Indonesia Mohammad Faisal terkait penyebaran berita palsu tentang kredit macet perusahaan tambang di salah satu bank di Indonesia ke Bareskrim Polri.
 
"Kalau dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Pedoman Implementasi UU ITE, pelaporan itu tidak bisa dituntut pencemaran atau fitnah, harus diproses dulu laporan utamanya," kata Akbar, dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 6 Juli 2022.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Ia menilai aturan tersebut dipertegas dengan adanya Memorandum of Understanding (MoU) antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Polri. "Kalau memang niatnya fitnah, baru bisa diproses harus dibuktikan sesuai pengetahuan pelapor," jelasnya.
Baca: R&I Pertahankan Investment Grade bagi Indonesia dengan Outlook Stabil

Lebih jauh, ia mengimbau sebaiknya Federasi Serikat Pekerja BUMN mendorong manajemen bank yang memberikan kredit ke perusahaan tambang itu untuk memberikan klarifikasi di hadapan penyidik Kejagung dan bukan malah melaporkan para pihak yang ingin dugaan penyimpangan terhadap penyaluran kredit tersebut menjadi terang benderang.
 
Diketahui, Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu melaporkan dugaan penyebaran berita palsu terkait dugaan kredit macet perusahaan batu bara di salah satu bank di Tanah Air. Pelaporan itu terkait dengan dugaan pencemaran nama baik dan kegaduhan ekonomi nasional.
 
Di sisi lain, Pengamat Perbankan Deni Daruri menyebut sebelum menyetujui permintaan restrukturisasi maka bank harus melakukan uji kelayakan secara values. Hal ini bertujuan untuk melihat prospek usaha dari perusahaan yang mengajukan restrukturisasi.
 
"Apakah ketika direstrukturisasi memberikan dampak yang positif bagi perbaikan arus kas perusahaan dan apakah akan tidak memperbaiki arus kasnya? Sangat menentukan cara perbankan untuk memilah restrukturisasi seperti apa yang sebaiknya dilakukan dan restrukturisasi apa yang segera dilakukan perbaikan," pungkas Deni.
 
 
(ABD)


LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif