Pemerintah Diminta Prioritaskan Pendanaan Infrastruktur untuk Transisi Energi

Jakarta: Pemerintah Indonesia mendapatkan apresiasi, secara khusus yang telah menjadikan transisi energi sebagai salah satu isu prioritas dalam konferensi tingkat tinggi G20. Ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam upaya mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dari sektor energi sebagai upaya mitigasi perubahan iklim.
 
Peran Indonesia sebagai tuan rumah G20 merupakan peluang untuk membangun kerja sama dan mencari dukungan dari negara-negara G20 dalam mencapai target Net Zero Emission (NZE) pada 2060 atau lebih awal.
 
Energy Transition Working Group (ETWG), salah satu dari banyak kelompok kerja G20, yang memiliki fokus pada isu transisi energi, mengidentifikasi tiga masalah utama yakni aksesibilitas, optimalisasi teknologi, serta pendanaan.

Advertisement

Dalam mendukung proses transisi, Clean, Affordable, and Secure Energy for Southeast Asia (CASE) di Indonesia mencoba mengidentifikasi dua jenis instrumen yang berfungsi sebagai alat yang relevan untuk mengatasi masalah pengembangan energi terbarukan, yaitu instrumen de-risking kebijakan, dan instrumen de-risking keuangan.
 
Meskipun keduanya terbukti efektif di banyak negara, studi sintesa (synthesis study) bertajuk 'De-Risking Facilities For The Development Of Indonesia’s Renewable Power Sector' yang dilakukan CASE Indonesia pada 2021 menunjukkan saat ini Indonesia perlu memprioritaskan instrumen de-risking kebijakan daripada instrumen de-risking keuangan.
 
Project Manager CASE–IESR Agus P Tampubolon mengatakan akses terhadap energi terbarukan saat ini masih rendah di masyarakat. PLTS atap, contohnya, dengan harga yang masih di atas Rp10 juta per kWpnya menyebabkan hanya masyarakat dengan penghasilan besar yang dapat memasangnya.
 
"Padahal, bila bicara tentang akses listrik, masyarakat di luar perkotaan yang belum tersuplai listrik PLN-lah atau yang suplai listriknya masih dalam Tier-1 atau Tier-2 sesuai dengan Multitier Framework (MTF) Bank Dunia, yang bisa mendapat manfaat besar dari PLTS atap ini," kata Agus, dalam keterangan tertulisnya, Senin, 18 April 2022.
 
Selain itu, tambanya, pendanaan infrastruktur energi terbarukan merupakan faktor penting dalam mengakselerasi transisi energi di Indonesia. Hasil simulasi yang dilakukan pada 2021 menunjukkan bahwa kebutuhan investasi pembangkit pada 2021-2060 adalah sekitar USD1,131 miliar (simulasi terus dilakukan dan data bisa berubah) guna mencapai target NZE Indonesia.
 
Dirjen EBTKE menyampaikan informasi di tahun ini bahwa Indonesia membutuhkan total investasi sebesar USD1,177 miliar untuk membangun kapasitas terpasang sebesar 587 GW dari energi terbarukan pada tahun 2060 (USD1,042 miliar untuk pembangkit listrik dan USD135 miliar untuk sistem transmisi).
 
Sustainable Energy Finance Advisor, Deputy Programme Manager GIZ Indonesia Deni Gumilang menyatakan berbagai mekanisme mobilisasi pendanaan dan investasi pembiayaan telah ada di Indonesia. Tren menunjukkan bahwa climate financing dapat menjadi salah satu sumber pendanaan yang dapat mendukung proses transisi energi di Indonesia.
 
"Integrasi ataupun modifikasi terhadap berbagai instrumen yang ada juga dapat menjadi modalitas yang baik dalam mendukung proses transisi energi di Indonesia," pungkas Deni.
 
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id