Jakarta: Anggota Komisi VI DPR RI Deddy Sitorus, menyayangkan pernyataan-pernyataan yang dilontarkan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) terkait Kementerian BUMN dan Pertamina. Menurut Deddy, pernyataan yang disampaikan Basuki kurang bijak dan bisa menimbulkan suasana tidak kondusif dengan semua pihak.
“Pak Basuki sepertinya kurang memahami fungsi dan tugas pokoknya sebagai seorang Komisaris Utama yang merupakan Wakil Pemegang Saham. Kalau beliau paham posisinya, maka masalah yang dia angkat harusnya dibawa kepada pemegang saham, dalam hal ini Kementerian BUMN, bukan diumbar kepada publik,” ujar Deddy, melalui keterangan tertulisnya Rabu, 16 September 2020.
Dalam pernyataannya yang beredar luas dalam bentuk video, Basuki menyatakan bahwa sebaiknya Kementerian BUMN dibubarkan dan dibentuk super holding seperti Temasek di Singapura, dengan alasan Presiden pun tidak mungkin mengawasi seluruh BUMN.
Menurut Deddy, pernyataan Basuki tersebut sangat gegabah dan tidak logis sebab BUMN di Indonesia itu tidak sama dengan Singapura. Landasan filosofisnya, sejarah kelahirannya, tujuan dan fungsinya beda dan belum lagi kondisi serta sistem politiknya.
Baca: Ingin seperti Temasek, Ahok Usul Kementerian BUMN Dibubarkan
Dalam konteks Indonesia, kata Deddy, menyatukan seluruh BUMN dalam sebuah super holding justru berpotensi melahirkan masalah yang sangat besar di kemudian hari.
“Bayangkan kalau seluruh kekayaan negara di BUMN dikelola oleh satu orang saja, itu terlalu riskan dan bisa saja menyebabkan kehancuran yang tidak terbayangkan,” ungkap anggota Fraksi PDI Perjuangan di DPR RI tersebut.
FOLLOW US
Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan
