Ketua Apindo bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Maulana Yusran mengatakan pihaknya kurang sepakat dengan perlunya surat izin keluar masuk (SKIM) yang diterbitkan Pemerintah daerah. Mestinya, kata dia, izin tersebut bisa dikelola terpusat agar masyarakat tidak bingung untuk kembali melakukan produktivitas di tengah pandemi covid-19.
"Jakarta punya sendiri, Bali punya sendiri nanti daerah mana lagi punya sendiri. Harusnya kan SKIM itu dibuat satu saja untuk nasional. Nah dengan SKIM ini yang masih bias dan berantakan ini otomatis orang malas bergerak," kata Maulana kepada Medcom.id, Kamis, 4 Juni 2020.
Menurut Maulana, pihaknya telah mendorong ekosistem dalam implemetasi kenormalan baru terus disempurnakan dengan mengatur kedisiplinan masyarakat dengan aturan yang lebih efektif. Penerapan protokol kesehatan saat ini sudah bisa diimplementasikan di seluruh sektor industri seperti wajib masker dan ketersediaan akses mencuci tangan.
"Pergerakan orang termasuk yang kami dorong, karena kalau tidak dilakukan tidak akan terjadi pergerakan bisnis dan itu penting," ujarnya.
Maulana menekankan mekanisme pergerakan masyarakat perlu lebih dibahas seperti mengatur masyarakat terutama pekerja untuk mengakses transportasi umum. Izin yang dipersyaratkan pun perlu jelas dan ramah birokrasi.
"Protokol kesehatan itu cukup satu di nasional, kalau tidak nanti semua bervariasi membuat protokol yang membingungkan. Sudah terlihat seperti di Bekasi yang membuat sendiri lagi, nanti dimana lagi yang buat lagi dan harusnya tidak seperti itu. Di setiap daerah punya dinamika beda nanti perkembangan akan jadi rumit," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
