Ilustrasi. Foto: Medcom.id
Ilustrasi. Foto: Medcom.id

Manfaatkan Momentum RCEP, Pemerintah Tak Perlu Terlalu Intervensi Pasar

Nia Deviyana • 26 November 2020 20:03
Jakarta: Hadirnya kerja sama Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) dinilai bakal membawa angin segar bagi lanskap perdagangan Indonesia. Namun, untuk bisa memanfaatkan momentum, ada beberapa hal yang dinilai perlu diperhatikan.
 
Economic Research Institute for ASEAN and East Asia, Lili Yan Ing menilai agar Indonesia tetap kompetitif, pemerintah sebaiknya tidak terlalu banyak melakukan intervensi terhadap pasar.
 
"Hanya jika pasar sedang underperformed saja pemerintah bisa turun tangan. Sebaliknya, pemerintah harus lebih fokus menyediakan kebutuhan dasar masyarakat seperti listrik, air, pendidikan, dan kesehatan," ujarnya pada Indonesia Economic Forum yang digelar virtual, Kamis, 26 November 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Adapun RCEP mengangkat tema keberlanjutan, karakteristik unik negara-negara anggota, dan volume perdagangan antar anggota. Berbeda dengan kawasan Uni Eropa dan Amerika Serikat, kawasan Asia Tenggara lebih terbuka terhadap kerja sama perdagangan multilateral yang tentunya bisa diperluas ke negara anggota lain di luar Asia Tenggara seperti Australia, Korea Selatan, Jepang, India, Tiongkok, dan Selandia Baru.
 
Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Kadin bidang Hubungan Internasional, Shinta Kamdani menyatakan untuk bisa memanfaatkan momentum penataan ulang lanskap perdagangan internasional, Indonesia harus membangun ekosistem yang mendukung iklim usaha dan investasi.
 
"Agar para pemain lokal bisa kompetitif, sekali lagi pemerintah perlu benar-benar mengimplementasi kebijakan yang tepat, tidak hanya mencanangkannya semata. Refomasi struktural yang dilakukan pemerintah, dalam hal apapun akan selalu dinanti pelaku usaha dan kami percaya ini sangat penting bagi Indonesia agar kita bisa menjadi negara ekonomi besar. Dan kita harus melakukannya karena kita saat ini benar-benar sangat tertinggal," ungkapnya.
 
Shinta menilai masih ada kebijakan yang tumpang tindih, terlalu banyak peraturan yang akhirnya membuat tingkat kemudahan berusaha menjadi buruk.
 
"Karena itu perlu UU Cipta kerja yang kami percaya ini satu-satunya cara untuk mendatangkan lebih banyak investasi baik dari asing maupun lokal, dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja untuk 112 juta angkatan kerja Indonesia," pungkasnya.
 
 
(DEV)


LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif