Vale Indonesia wajib melakukan divestasi saham sebagai syarat perpanjangan Kontrak Karya Vale menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) pada 2025 mendatang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (UU Minerba).
Adapun porsi minimum kepemilikan saham negara di perusahaan minerba asing menurut regulasi tersebut adalah sebesar 51 persen.
| Baca juga: Jokowi Pertimbangkan Perpanjangan Kontrak PT Vale Indonesia |
Melansir RTI, Selasa, 13 Juni 2023, rincian porsi saham Vale Indonesia saat ini adalah sebesar 20 persen milik MIND ID, 43,79 persen milik Vale Canada Ltd, sebesar 15,03 persen milik Sumitomo Metal Mining Co Ltd, dan publik sebesar 21,18 persen.
Pada awal Mei 2023 lalu, Vale Indonesia membuka peluang untuk divestasi saham lebih besar 11 persen. Namun Vale Indonesia pun bersikukuh untuk tetap bisa memegang kendali operasional dan konsolidasi keuangan. Hal itu dibeberkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif.
"Vale membuka peluang divestasi saham lebih besar dari 11 persen dengan hak pengendalian operasional dan financial consolidation," kata Arifin dalam Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR-RI, Selasa, 13 Juni 2023.
Pemerintah, lanjut Arifin pun menginginkan hal yang sama yaitu memegang kendali atas operasional Vale Indonesia dan juga konsolidasi keuangan. Sebab, jika hanya membeli divestasi saham Vale negara bisa rugi.
"Jika hanya membeli tambahan 11 persen saham divestasi tanpa hak tersebut, MIND ID tidak akan mendapatkan keuntungan (profit) dan berpotensi mengalami kerugian," ucapnya.
Namun hingga saat ini Vale Indonesia pun belum mengajukan besaran harga terhadap saham divestasi tersebut.
Sementara itu, jika MIND ID berhasil membeli divestasi saham Vale Indonesia maka porsi akan bertambah menjadi 31 persen.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
