Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Djatmiko Bris Witjaksono menyampaikan prioritas utama dan hal penting bagi Indonesia terhadap agenda reformasi WTO adalah untuk menyelesaikan kebuntuan dari fungsi Badan Banding WTO atau Appellate Body.
Presidensi India kembali menekankan pentingnya dukungan negara anggota G20 atas prinsip-prinsip dasar WTO, memastikan fungsi WTO yang terbuka, inklusif dan transparan, serta memulihkan sistem penyelesaian sengketa WTO hingga berfungsi penuh pada 2024.
"Negara anggota G20 harus dapat memanfaatkan momentum untuk memajukan proses diskusi di dalam WTO dengan fokus pada sistem penyelesaian sengketa WTO," ungkap Djatmiko, dikutip dari keterangan tertulisnya, Selasa, 30 Mei 2023.
| Baca: Biden-McCarthy Sepakat Naikkan Plafon Utang, AS Lepas dari Jeratan Gagal Bayar? |
Menurutnya, WTO harus dapat mengakomodasi kebutuhan negara berkembang maupun kurang berkembang sesuai dengan tujuan utama pembentukan. Hal ini mengingat tiga per empat anggota WTO merupakan negara berkembang dan kurang berkembang.
"WTO harus mengedepankan aspek pembangunan melalui implementasi special and differential treatment (S&DT) yang efektif serta menyediakan ruang kebijakan bagi negara berkembang dan kurang berkembang untuk mengembangkan kapasitas dalam rangka mengambil manfaat dari perdagangan internasional serta mengatasi tantangan dan krisis global," jelasnya.
Djatmiko menambahkan, dukungan atas multilateralisme serta reformasi WTO juga menjadi agenda utama pada pertemuan tingkat Menteri Bidang Perdagangan, Investasi, dan Industri atau Trade, Investment and Industry Ministerial Meeting Presidensi G20 Indonesia September 2022.
Negara anggota G20 telah menegaskan pentingnya sistem perdagangan multilateral yang berlandaskan aturan, nondiskriminatif, adil, terbuka, inklusif, merata, berkelanjutan, dan transparan untuk mencapai pertumbuhan yang inklusif, inovatif, penciptaan lapangan kerja, dan pembangunan berkelanjutan.
Perdagangan global, lanjutnya, semakin dinamis dan WTO menghadapi berbagai tantangan perdagangan baru yang membutuhkan kemampuan WTO untuk beradaptasi. Agenda reformasi WTO bertujuan meningkatkan tiga fungsi pilar utama.
"Yaitu fungsi negosiasi, fungsi transparansi dan pemantauan, dan fungsi penyelesaian sengketa perdagangan merupakan prioritas bersama untuk penguatan dan modernisasi WTO,” pungkas Djatmiko.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
