"Bioetanol membutuhkan investasi besar dan waktu yang panjang. Justru kesehatan dan hak masyarakat untuk mendapatkan udara bersih adalah kebutuhan mendesak yang harus segera dipenuhi," kata Badar melalui keterangan tertulis, Jumat, 23 Februari 2024.
Selain tak menjamin bisa mengatasi kualitas udara yang semakin memburuk, Badar mengatakan implementasi bioetanol juga menimbulkan persoalan baru di kemudian hari. Bahkan, Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) belum menyarankan atau meminta merek mobil melakukan modifikasi untuk penggunaan bahan bakar bioetanol.
Selain itu, lanjut dia, jika ngotot menggunakan bioetanol untuk mengganti solar dan BBM RON 90, maka ketergantungan pada impor akan meroket. Hal ini disebabkan pasokan etanol domestik saat ini tidak cukup.
"Sehingga mau tidak mau justru akan membuka keran impor etanol dan ini membuat harga BBM semakin tidak terjangkau," kata Badar.
Perbaiki kualitas BBM
Badar justru menyarankan pemerintah fokus untuk memperbaiki kualitas bahan bakar minyak (BBM) kendaraan untuk membenahi kualitas udara. Sebab, yang menjadi kontributor emisi terbesar adalah sektor transportasi.Merujuk laporan yang dikeluarkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), sektor transportasi berkontribusi sebesar 44 persen dari penggunaan bahan bakar di Jakarta pada 2023. Berasal dari 17 juta sepeda motor, 4,2 juta mobil penumpang, 856 ribu truk, dan 344 ribu bus.
"Ini menjadi bukti bahwa kebijakan uji emisi saja tidak akan menjadi solusi. Sebab, masalahnya bukan hanya pada persoalan mesin kendaraan yang kotor, namun juga disebabkan kualitas BBM yang tidak memenuhi standar Euro 4 yang telah ditetapkan oleh pemerintah," kata dia.
BBM jenis RON 92 atau Pertamax yang cenderung bersih pun, menurut Badar, belum memenuhi standar bahan bakar untuk jenis mesin Euro 4. Padahal, sebut Badar, KLHK telah mengeluarkan peraturan P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2017 yang mengatur BBM harus berstandar emisi Euro 4. Aturan itu sudah berlaku sejak Oktober 2020.
"Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB) menyatakan Indonesia menjadi negara paling tertinggal di Asia Tenggara dalam komitmen peralihan penggunaan BBM yang lebih ramah lingkungan," ujar Badar.
| Baca:Pertamax Green Diklaim BBM Ramah Lingkungan, Kok Bisa? |
Badar mengungkapkan, berdasarkan data KPBB, saat ini Indonesia menjadi negara terakhir di Asia Tenggara yang belum mengadopsi standar Euro 4. Negara tetangga seperti Vietnam, Thailand, dan Malaysia sudah mengadopsinya. Bahkan Singapura sudah mengadopsi standar Euro 5.
Badar menjelaskan, BBM dikatakan standar Euro IV, jika kandungan sulfur dalam bahan bakar tidak boleh melebihi 10 parts per million (ppm). Adapun bahan bakar seperti bensin dengan nilai oktan atau Research Octane Number (RON) 88 dan Pertalite (RON 91) memiliki kandungan sulfur maksimal 500 ppm. Kemudian, Pertamax Turbo (RON 98) memiliki kandungan sulfur maksimal 50 ppm.
Butuh waktu
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM Tutuka Ariadji mengatakan Indonesia butuh waktu untuk memanfaatkan etanol secara besar-besaran. Bahan baku masih menjadi tantangan untuk pengembangan etanol ini.Menurut Tutuka, pengembangan etanol tidak bisa secepat biodiesel. Sementara, jika menggunakan etanol impor maka akan berdampak pada biaya dan harga bahan bakar.
"Itu masih agak lama etanolnya karena pakai apa kita. Kalau biodiesel kita punya hulunya, yakni kelapa sawit, tapi ini kan kita belum punya. Awal rantai pasoknya nggak punya di hulunya, jadi menurut saya tidak bisa cepat seperti biodiesel. Karena kalau impor pasti akan tambah biaya dan tinggi harganya," kata dia pada Senin, 12 Februari 2024.
Sebelumnya, Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, berencana memperbanyak sumber bioetanol sebagai bentuk transisi energi bersih. Saat ini, pemerintah Joko Widodo (Jokowi) pun tengah berupaya memanfaatkan etanol sebagai campuran BBM. Salah satu produk yang telah memanfaatkan etanol yakni Pertamax Green 95.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
