Gedung Bank Dunia. Foto: AFP/Eric Baradat.
Gedung Bank Dunia. Foto: AFP/Eric Baradat.

Bank Dunia: UU HPP Dongkrak Pendapatan RI hingga 1,2% dari PDB

M Ilham Ramadhan • 05 April 2022 12:54
Jakarta: Undang-Undang 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dinilai dapat mendongkrak pendapatan Indonesia hingga 1,2 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) dalam jangka menengah. Beleid itu juga dinilai akan mengurangi kesenjangan pajak di Indonesia secara signifikan.
 
"Perkiraan awal menunjukkan UU HPP dapat meningkatkan pendapatan sebesar 0,7 persen hingga 1,2 persen dari PDB dalam jangka menengah, semua hal lainnya konstan. Ini akan menjembatani kesenjangan pajak sekitar 12 persen sampai 20 persen. Ini cukup signifikan," tulis laporan Bank Dunia bertajuk East Asia and Pacific Economic Update April 2022: Braving the Storms yang dikutip dari Media Indonesia, Selasa, 5 April 2022.
 
Lembaga pemberi pinjaman itu juga menilai UU HPP dapat mendorong penerimaan pajak dalam waktu dekat dan meningkatkan ruang fiskal. Pasalnya, beleid tersebut memperluas basis dan meningkatkan tarif pajak.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Perluasan basis pajak itu dilakukan melalui pengenalan pajak karbon; penghapusan pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN); pengumpulan PPN pada platform e-commerce domestik; penyederhanaan proses persetujuan untuk reformasi cukai; dan program deklarasi aset (pengampunan pajak).
 
Lalu peningkatan tarif dilakukan di tiga bidang yang berbeda, yakni tarif PPN akan dinaikkan dari 10 persen menjadi 11 persen pada April 2022 dan menjadi 12 persen pada 2025. Kemudian braket pajak penghasilan atas 35 persen telah ditambahkan untuk berpenghasilan tinggi, dan pemotongan tarif pajak penghasilan badan yang sebelumnya disahkan dari 22 persen menjadi 20 persen pada 2022 telah dibatalkan.
 
Reformasi tersebut juga membuat sistem perpajakan menjadi lebih adil melalui beberapa langkah, antara lain, rasionalisasi pembebasan PPN meningkatkan kesetaraan horizontal PPN (yaitu, distorsi yang lebih sedikit dengan pengecualian yang lebih sedikit yang menghasilkan perlakuan yang lebih setara terhadap sektor bisnis yang berbeda); mengalihkan beban pajak penghasilan pribadi ke individu dengan kekayaan bersih tinggi.
 
Berikutnya, perpajakan yang efektif dari ekonomi digital menyamakan kedudukan antara bisnis digital dan non-digital; pengenalan ambang batas bebas pajak baru untuk pendapatan perusahaan kecil; dan aturan tunjangan yang lebih ketat.
 
Melalui aturan perpajakan anyar itu, diharapkan Indonesia bisa mendorong perbaikan sistem dan kinerja. Sebab, pendapatan pajak Indonesia di 2021 hanya 9,2 persen dari PDB, jauh di bawah perkiraan potensi dan sekitar setengah dari rata-rata pasar negara berkembang serupa.
 
Sebagai bagian dari reformasi perpajakan, UU HPP mesti dilengkapi dengan peningkatan daya saing lingkungan bisnis. Sebab kurangnya daya saing meningkatkan biaya melakukan bisnis, mendorong informalitas dan menghasilkan kebocoran pajak.
 
Itu karena usaha informal akan sulit mendapatkan akses keuangan. Padahal ada kaitan erat antara kedalaman akses sektor keuangan dengan pemungutan pajak. Bank Dunia menilai usaha yang memiliki akses terbatas pada keuangan cenderung terlibat dalam penghindaran pajak.
 
(HUS)


LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif