KPM yang berhak menerima bansos tersebut, ditegaskan oleh Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini, merupakan penerima baru. Sebelumnya tidak terdaftar sebagai KPM.
“Mereka ini sama sekali baru. Datanya dari pemerintah daerah. Bantuannya sebesar Rp200 ribu per KPM selama Juli-Desember 2021,” kata Mensos Risma dalam jumpa pers dengan media di Surabaya, Jawa Timur, Selasa, 20 Juli 2021.
Selain itu, kebijakan baru yang diluncurkan dalam rangka mengurangi beban masyarakat bersamaan dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat adalah penyaluran beras.
Kemensos menyiapkan total 2.010 ton beras. Sebanyak 122 pemerintah kabupaten/kota mendapatkan masing-masing 3 ribu paket beras (per paket seberat 5 kg) dan 6 ribu paket (per paket seberat 5 kg) untuk didistribusikan di enam ibu kota provinsi.
Bantuan beras 5 kg disalurkan untuk pekerja sektor informal terdampak pandemi di Jawa-Bali, yakni zona pemberlakuan PPKM Darurat. Para penerima adalah pemilik warung makan, pedagang kaki lima, pengemudi ojek, buruh lepas, buruh harian, karyawan kontrak, dan sebagainya, yang tidak bisa bekerja karena pembatasan aktivitas.
Selain itu, Kemensos juga bermitra dengan Perum Bulog dalam penyaluran beras seberat 10 kg per KPM untuk 10 juta KPM PKH, 10 juta KPM BST, dan 8,8 juta KPM Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)/Kartu Sembako non PKH.
“Yang menyalurkan Perum Bulog. Kemensos hanya mengirimkan data penerima kepada Kementerian Keuangan. Total volume untuk beras dari Perum Bulog sebesar 200 juta kg. Dengan bantuan beras, diharapkan memenuhi sebagian kebutuhan pokok para KPM yang terdampak pandemi,” ucap Mensos Risma.
Dalam rangka pelaksanaan program perlindungan sosial, Kemensos juga mengoptimalkan program bansos yang sudah eksisting, yakni PKH, BPNT/Kartu Sembako dan BST. PKH salur tahap ketiga yakni untuk bulan Juli-Agustus-September, disalurkan pada Juli 2021.
“Kemensos juga mencairkan BST untuk 10 juta KPM selama 2 bulan yakni Mei Juni, yang cair pada Juli. Kemudian untuk 18,8 juta KPM BPNT/Kartu Sembako mendapat tambahan dua 2 bulan, yakni pada bulan Juli dan Agustus. Sehingga mereka seperti menerima 14 bulan,” kata Mensos.
Untuk PKH, Mensos mengingatkan, meskipun target bantuan 10 KPM, tapi sebenarnya yang riil mendapatkan bantuan PKH sebanyak lebih dari 33.674.865 jiwa. “Sebab bantuan untuk peserta PKH itu berdasarkan komponen yang ada dalam keluarga,” kata Mensos Risma.
Anggaran untuk PKH sebesar Rp28,3 triliun, dan BPNT/Kartu Sembako sebesar Rp42,3 triliun yang disalurkan melalui Himpunan Bank-bank Milik Negara (Himbara). Kemudian untuk BST anggaran sebesar Rp15,1 triliun yang disalurkan oleh PT Pos Indonesia.
“Dengan ketiga bansos ini diharapkan akan meningkatkan daya beli masyarakat,” kata Mensos.
Kemudian dalam menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo agar salur bantuan sosial dipercepat sampai ke tangan penerima manfaat, Mensos Risma terus bergerak door to door (menyerahkan langsung ke rumah KPM). Kemarin, Mensos Risma blusukan melakukan pengecekan kepada para penerima manfaat BST, BPNT/Program Sembako, dan PKH di Kota Surakarta.
Mensos Risma pun harus keluar-masuk gang-gang sempit, padat dan hanya cukup satu orang lewat saja. “Pangapunten niki sampeyan sudah menerima Bantuan Sosial Tunai (BST) (mohon maaf, bapak terima BST)?,” ucap Mensos bertanya kepada warga, sambil menyerahkan 10 kg beras.
“Sampun (sudah) Bu menerima Rp 600 ribu,” kata Bagus (60) warga Kampung Baru RT 01 RW 3, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, Senin, 18 Juli 2021. Di tempat berikutnya, Mensos Risma melanjutkan pengecekan dengan menanyakan hal serupa kepada warga, Sri Lestasi (40) yang tercatat sebagai PKH dengan komponen anak sekolah SD dan SMP.
“Sudah terima bansos PKH?,” tanya Mensos sambil memberikan beras 10 kg. “Sampun Bu menerima bantuan PKH, “ jawab Sri, bahagia. Bahkan, sebelum Mensos meninggalkan tempatnya Sri memanggil saudara dan tetangga untuk berfoto bersama.
Juga, Mensos menyapa dan berdialog singkat dengan warga, Evi Purwaningsih (47) yang sudah menerima BST tepat waktu yakni Rp 600 ribu rupiah, yang sebelumnya diambil di Kantor Pos terdekat.
Dalam pengecekan lapangan tersebut, Mensos tidak lupa memfoto KTP/KK dan kartu PKH sebagai bentuk telah dilakukan pengcekan dan wujud transparansi. Sebelum meninggalkan lokasi pengecekan, Mensos meminta kepada para pendamping agar terus mengawal dan jika ada kendala segera diatasi agar warga segera menerima bansos.
“Tugas pendamping itu membantu warga agar mendapatkan bansos sesuai dengan haknya dan jika ada kendala tolong dibantu, ya, ” kata Mensos.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
