"Bahasanya bukan penaikan, tapi lebih kepada mengurangi beban subsidi yang harus pemerintah bayarkan kepada badan usaha. Saya kira hal ini perlu dilakukan untuk menyelamatkan beban keuangan negara. Beban kompensasi yang harus dibayarkan kepada badan usaha sangat luar biasa besar, sekitar Rp502 triliun," kata Mamit, Jumat, 26 Agustus 2022.
Menurut dia, jika tidak ada pengurangan subsidi, bisa dipastikan beban keuangan negara semakin berat. Dia memperkirakan jika tidak ada pembatasan atau ruang fiskal yang cukup kuat untuk APBN, akan dibutuhkan kurang lebih Rp65 triliun untuk menambah beban subsidi BBM dan kompensasi sampai akhir tahun ini.
"Penambahan kuota untuk Pertalite kurang lebih 5 juta kiloliter dan solar subsidi sekitar 1,5 juta kiloliter. Dengan adanya pengurangan beban subsidi ini, maka bisa dipastikan akan sangat membantu keuangan negara," kata Mamit.
Mamit meminta agar pemerintah menyudahi membakar APBN di jalan. Uang negara seharusnya bisa dialihkan untuk hal yang produktif di sektor lain yang membutuhkan, seperti pendidikan dan kesehatan. Jika negara bisa mengalihkan Rp100 triliun dari subsidi BBM ke sektor pendidikan dan kesehatan, dampaknya akan luar biasa.
"Berapa banyak siswa SD sampai SMA yang mendapatkan beasiswa. Setiap siswa mendapatkan Rp12 juta selama satu tahun, maka akan ada 8,3 juta siswa yang akan mendapatkan beasiswa selama satu tahun," ujar dia.
Untuk pembangunan sekolah yang biayanya Rp2,5 miliar, maka akan ada 40 ribu sekolah yang bisa dibangun. Kalau untuk pembangunan puskesmas senilai Rp5 miliar, maka akan ada 20 ribu puskesmas terbangun.
"Itu kalau kita bisa menghemat Rp100 triliun. Bayangkan kalau kita bisa menghemat lebih besar lagi. Jadi, menurut saya lebih baik untuk hal produktif dan bisa meningkatkan perekonomian masyarakat," kata Mamit.
Baca: Bansos Kompensasi Kenaikan BBM Subsidi Harus Disalurkan 3-4 Bulan
Anggota DPR RI Rudi Hartono Bangun mendukung rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Dukungan itu dalam upaya menjaga kesehatan APBN 2022.
"Setuju, dengan pertimbangan harga yang pantas dan kondisi ekonomi saat ini. Serta mempertimbangkan keuangan negara agar tidak jebol," kata dia seperti dilansir Antara.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
