Rais Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Azizi Hasbullah mengatakan upaya menyejajarkan tembakau dengan narkoba merupakan tindakan diskriminatif yang dapat merugikan masyarakat yang bekerja di sektor tembakau. Apalagi mayoritas dari mereka adalah warga NU.
Ia mengungkapkan, hilangnya mata pencaharian di sektor tembakau dapat menurunkan kesejahteraan masyarakat di kota dan daerah sehingga berpotensi menganggu keamanan negara. Oleh karena itu, Azizi meminta pemerintah agar peduli dan mempertimbangkan kerugian petani tembakau dan perokok.
"Kalau sudah urusannya ekonomi, manusia itu sulit dikendalikan. Perkuatlah ekonomi dengan pertanian tembakau agar kehidupan masyarakat sejahtera. Membela ekonomi dan petani tembakau itu termasuk jihad ekonomi," ujar Azizi dalam diskusi dilansir, Senin, 17 April 2023.
| Baca juga: Duh! Petani Tembakau Bisa Kehilangan Pekerjaan Gara-gara Aturan Ini |
Azizi juga menjelaskan pukul rata tembakau dengan narkoba adalah hal yang tidak tepat mengingat kedua produk tersebut menimbulkan dampak yang berbeda. Ia menyebut, pelarangan narkoba dalam pandangan agama Islam adalah karena kandungannya bersifat memabukkan, dapat menghilangkan kesadaran, dan berpotensi menimbulkan permusuhan.
"Selama ini saya tidak pernah melihat kalau ada orang yang mabuk karena rokok, bermusuhan karena rokok, atau saling membenci karena rokok," tegasnya.
Marak rokok ilegal
Disamakannya rokok dengan narkoba, menurut Azizi, justru akan mengganggu keamanan negara karena masyarakat akan memilih rokok ilegal secara sembunyi-sembunyi. Padahal apabila ekonomi dikuasai oleh segolong orang maka akan mengancam keamanan Indonesia.Azizi mencurigai kebijakan-kebijakan yang mengekang industri tembakau merupakan intervensi dari pihak tertentu yang ingin menghancurkan seluruh mata rantai tembakau di tanah air. Untuk itu, ia meminta pemerintah agar mempertimbangkan nasib petani tembakau dalam setiap penyusunan regulasi.
Menurutnya, hal seperti rokok disamakan dengan narkoba ini memposisikan para petani hingga pedagang sebagai korban. Selain itu, pemerintah diminta untuk tidak membuat aturan yang ketat terkait masalah tembakau ini.
"Akhirnya malah petani tembakau yang menjadi korban. Yang mengalami kesulitan adalah petani. Perdagangan itu harus menguntungkan kedua pihak. Oleh karena itu, harus adil dalam mengatur masyarakat, terutama masalah keuntungan petani dan pedagang," ungkapnya.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
