Direktur Pembiayaan & Investasi PT SMI Sylvi J. Gani mengatakan saat ini baru DKI Jakarta dan Jawa Barat yang mendapat persetujuan pinjaman dari pemerintah pusat. Sylvi berharap para kepada daerah bisa memanfaatkan fasilitas ini sebagai solusi untuk meningkatkan kembali aktivitas ekonomi di daerah.
"Kita berharap dengan adanya pinjaman ini memberikan efek berantai yang sangat besar untuk kegiatan perekonomian di daerah bisa bergerak kembali," kata dia ditemui usai penandatanganan perjanjian kerja sama PT SMI dengan Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat, di Gedung Kemenkeu, Jakarta, Senin, 27 Juli 2020.
Sebelum ada program pinjaman daerah dari pemerintah pusat, PT SMI telah menyalurkan pinjaman untuk 22 daerah dengan outstanding mencapai Rp4,3 triliun hingga Juni 2020. Saat ini masih ada 25 pemda yang telah menandatangani offering letter dan dalam tahap pemenuhan syarat dengan total nilai pinjamannya sekitar Rp6 triliun.
Sylvi menambahkan sejauh ini proyek yang bisa dibiayai oleh pinjaman ini antara lain pembangunan layanan transportasi dan logistik seperti jalan dan jembatan. Di samping itu ada pula pembangunan untuk fasilitas sosial seperti pasar maupun rumah sakit yang di masa pandemi ini, banyak daerah membutuhkan dukungan untuk meningkatkan fasilitas kesehatan.
Penandatanganan perjanjian kerja sama PT SMI dengan Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat. Foto: Medcom.id/Khalisa.
"Itu memang yang saat ini banyak dibutuhnkan pemda dalam rangka penanggulangan covid ini. Jadi tergantung pada kegiatan atau proyek apa saja, enggak semua pemda mengajukan untuk fasilitas kesehatan. Jadi kami akan berdasarkan rincian kegiatan yang diusulkan para pemda," jelas dia.
Pada tahap awal ini, Pemprov DKI Jakarta mengajukan pinjaman sebesar Rp12,5 triliun yang terdiri dari Rp4,5 triliun untuk tahun ini dan Rp8 triliun untuk tahun depan. Sementara Pemprov Jabar mengajukan pinjaman sebesar Rp4 triliun yang terdiri dari Rp1,9 triliun di 2020 dan Rp2,09 triliun di 2021.
Dana yang disalurkan merupakan dana dari anggaran pemerintah pusat sebesar Rp10 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Selain itu, PT SMI juga menyiapkan dana tambahan sebesar Rp5 triliun untuk pinjaman pemerintah daerah.
"Proyek yang masih menggunakan dana APBD dengan adanya refocusing dan realokasi kan terganggu. Makanya ada program ini untuk membantu. Apalagi syaratnya juga direlaksasi dipermudah prosesnya supaya kegiatan ekonomi bisa cepat-cepat kembali," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
