Plastik. Foto ; MI/Sumaryanto.
Plastik. Foto ; MI/Sumaryanto.

Pengurangan Sampah Plastik Harus Perhatikan Dampaknya ke UMKM

Ekonomi UMKM Kantong Plastik
Suci Sedya Utami • 02 Juli 2020 14:09
Jakarta: Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Ira Aprilianti mengatakan kebijakan kantong plastik harus didukung oleh kesiapan pengusaha UMKM secara bertahap dan ketersediaan produk alternatif pada konsumen.Pasalnya, kata Ira, kantong plastik merupakan bahan yang banyak digunakan dalam pengemasan makanan. Selain praktis dan mudah didapatkan, harganya juga relatif lebih murah.
 
Ia bilang karena harganya yang murah dan mudah didapatkan pengemasan makanan dengan menggunakan kantong plastik banyak dipilih oleh mayoritas pengusaha, termasuk UMKM dan penjual makanan berskala kecil. Penggunaan kantong plastik dianggap dapat menekan biaya produksi karena mereka harus beradaptasi dengan fluktuasi harga pangan yang merupakan bahan baku utama produknya.
 
"Pemerintah perlu merumuskan sebuah kebijakan yang dapat diadopsi oleh berbagai pihak, misalnya bagaimana UMKM atau pengusaha kecil bisa mendapatkan material alternatif untuk pengemasan makanan dan bagaimana konsumen bisa mendapatkan haknya atas makanan yang aman, higienis dan dikemas dengan layak,” kata Ira dalam keterangan resmi, Kamis, 2 Juli 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Sebagaimana diketahui, Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2019 tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan pada pusat perbelanjaan, toko swalayan, dan pasar rakyat sudah mulai berlaku sejak hari ini, 1 Juli 2020 untuk mengurangi dampak lingkungan. Ira mengatakan kebijakan pengurangan plastik harus ditimbang dari banyak aspek, baik dari segi industri, konsumen dan juga efektivitasnya.
 
Menurut Ira, penting bagi pemerintah untuk mencari solusi atas penggunaan kantong plastik melalui manajemen sampah yang lebih baik dari hulu ke hilir. Data dari Jambeck pada 2015 menunjukkan 81 persen sampah plastik di Indonesia tidak dikelola dengan baik.
 
"Kebijakan tersebut hanya akan memberikan biaya tambahan kepada industri dan pelaku usaha yang pada akhirnya akan ditanggung oleh konsumen, kalau pemerintah tidak menyediakan akses pada alternatif pengganti kantong plastik," tutur Ira.
 
Ia mengatakan akses terhadap alternatif plastik lebih terbuka bagi industri besar contohnya penjual makanan franchise yang akan mudah mengganti plastik menjadi kantong kertas. Namun pedagang makanan kecil dikhawatirkan akan merugi.
 
Harga kantong non-plastik baik kantong kertas maupun reusable bag lebih mahal dan lebih sulit didapatkan sehingga industri kecil lebih sering menggunakan plastik. Akibatnya, mereka harus membayar lebih sebanyak Rp200 per lembar.
 
Jika hal ini terjadi, pedagang mempunyai dua pilihan yaitu mengurangi keuntungan yang mereka dapat atau menaikkan harga pada konsumen. Dari kedua pilihan tersebut, akan ada deadweight-loss yang tidak diterima siapa-siapa, karena loss dari implementasi cukai akan lebih besar daritax revenue.

 
Ada beberapa alternatif untuk mengatasi masalah lingkungan. Pertama, pemerintah harus menyediakan infrastrukturwaste collection systemyang memadai. Pemerintah harus melibatkan pihak swasta jika investasi dan alat-alat masih kurang. Kolaborasi dengannon governmental organizationjuga dapat dibentuk pada bentuk untuk mengkampanyekan urgensi masalah lingkungan dan edukasi pada konsumen. Sehingga, permasalahan masih berada pada manajemen sampah daripada konsumsi.
 
"Pemberian insentif pada industri ramah lingkungan juga dapat dilakukan. Selain itu upaya untuk mencari alternatif yang tepat dari kantong plastik juga perlu dilakukan. Ini akan membantusupply chainyang ramah lingkungan, mulai dari produksi ke manufaktur dan pengemasan ke pembuangan," pungkas dia.
 
(SAW)


FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif