Berdasarkan data State of the Global Islamic Economy Report 2022, penduduk muslim dunia telah menghabiskan belanja sebesar USD2 triliun pada 2021 meski dalam situasi pandemi. Angka tersebut tumbuh 8,9 persen dibandingkan 2020 dan diproyeksikan akan mencapai USD2,8 triliun pada 2025.
Pemerintah bersama Komite Nasional Keuangan Syariah (KNEKS) memiliki sejumlah program prioritas untuk pengembangan ekosistem ekonomi syariah salah satunya menguatkan rantai nilai halal (halal value chain) Indonesia. Hal ini masuk dalam Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024.
Direktur Bisnis dan Kewirausahaan KNEKS, Putu Rahwidhiyasa mengatakan, masterplan ekonomi dan keuangan syariah 2019-2024 masuk dalam 13 program prioritas dan 17 program reguler. Menurutnya, penguatan rantai nilai halal juga merupakan bagian dari strategi utama.
"Alhamdulillah dari 13 program prioritas telah menetas istilahnya itu 10 program prioritas," ujar Putu dalam seminar 'Menuju Pusat Industri Halal Dunia: Prospek dan Tantangan Ekonomi dan Keuangan Syariah' di Jakarta Kamis 24 November 2022.
Salah satu program prioritas yang telah dilakukan KNEKS adalah mengembangkan sertifikasi produk halal. Perusahaan tersertifikasi halal didominasi oleh sektor makanan sebesar 90 persen lebih, diikuti oleh sertifikasi halal pada sektor farmasi dan sektor kosmetik yang terus meningkat.
"Terdapat empat fokus prioritas sertifikasi halal yang kita yang kita sebut zona kuliner halal aman dan sehat salah satunya di Rasuna Garden Food Street Jakarta," ungkap Putu.
Kemudian, KNEKS bersama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) mendorong digitalisasi pariwisata ramah muslim melalui event Islamic digital di 2022 dan penerbitan panduan pariwisata ramah muslim di lima destinasi favorit. Saat ini juga sudah ada tiga kawasan industri halal.
"Saat ini ada tiga kawasan industri halal yang telah beroperasi yang pertama di Cikande Banten kedua di Sidoarjo Jawa Timur di Riau dan beberapa Kawasan Industri halal lainnya sedang mengajukan permohonan menjadi Kawasan Industri halal," ucapnya.
Pengembangan ekonomi dan keuangan halal di tanah air juga tidak lepas dari tantangan yang ada. Salah satunya adalah masalah literasi dan inklusi yang masih rendah. Kendati demikian, literasi dan inklusi keuangan syariah masyarakat terus meningkat setiap tahunnya.
Direktur Retail Banking Bank Syariah Indonesia (BSI), Ngatari mengatakan, Indonesia saat ini telah mewakili 11,34 persen dari pengeluaran ekonomi halal global dengan makanan menempatkan posisi terbesar belanja Indonesia yaitu sebesar USD135 miliar.
"Dengan peluang yang ada, BSI mampu mengejar market capital (kapitalisasi pasar) menjadi peringkat 10 dari peringkat 14 dunia pada 2025. Kita ada potensi di 46 persen penduduk Indonesia yang preferensi syariah, Jadi ada 20,6 persen preferensi halal syariah dan 25,6 persen dari universalist preferensi fungsional dan sosial," ujar Ngatari.
Meski begitu, ia menunjukan data bahwa market perbankan syariah Indonesia masih terpantau rendah yakni baru sebesar 6,8 persen per Juli 2022, untuk pembiayaan sebesar 7,42 persen, serta dari sisi dana pihak ketiga (DPK) sebesar 7,43 persen.
Tidak hanya itu, jaringan bank syariah di Indonesia saat ini baru mencapai 10 persen dari jaringan bank konvensional, yang artinya bank syariah baru memiliki sekitar 2.664 jaringan dari bank konvensional yang sebanyak 28.342 jaringan. Sehingga hal tersebut mendorong rendahnya literasi keuangan syariah.
"Jika dibandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia market share-nya sudah 30,1 persen, Indonesia itu baru 6,74 persen, padahal penduduk islamnya banyak kita. Marilah kita membantu meningkatkan market share perbankan sharia di Indonesia," katanya.
Baca juga: Bidik Potensi Belanja USD295 Miliar, Industri Fesyen Musim RI Harus Jadi Pemain Global |
Chief Financial Officer Prudential Syariah Paul Kartono pun mengungkapkan, Indonesia sebagai negara yang memiliki penduduk muslim terbesar masih terbilang kecil dari segi aset keuangan syariah. Ada beberapa tantangan dalam mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di Tanah Air.
"Kalau kita bandingkan dengan Malaysia saja Malaysia itu jumlah penduduk muslimnya seperlima dari Indonesia mereka 40 juta, kita ada 250 juta tetapi aset keuangan syariahnya mereka lebih besar," tambah Paul.
Menurutnya, tantangan yang masih harus dihadapi yakni terkait dengan literasi keuangan syariah yang berbeda dengan keuangan konvensional. Pasalnya, para praktisi masih membandingkan tapi tidak menjelaskan secara keseluruhan mengenai sistem syariah.
"Sebagai contoh bahwa pada saat menjual produk asuransi pada saat orang menjual asuransi yang ditawarkan adalah manajemen risiko asuransi sama dengan payung setelah Jelaskan baru belakangan menjelaskan ada yang versi syariah, itu akan menjadi hambatan," jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
