"Agenda ini menggarisbawahi komitmen Indonesia untuk mengambil bagian dan berkontribusi positif pada kerja sama global yang nyata untuk mewujudkan transformasi menuju tujuan pembangunan berkelanjutan," ungkap Luhut, dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 13 Oktober 2022.
Sebagai forum terbuka yang bertujuan untuk mendorong tindakan nyata, Archipelagic and Island States Forum (AIS Forum) berada di jalur yang tepat untuk menjadi salah satu platform bagi negara kepulauan dan pulau yang mempromosikan pengembangan ekonomi biru.
Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi pada Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi bersama dengan United Nations Development Programme (UNDP) telah mengembangkan Dokumen Blue Financing Strategic yang telah diadopsi dalam SDGs Government Securities Framework.
| Baca: Sekalipun Ekonomi Gelap di 2023, Harapan Buat Indonesia Masih Ada |
Sebagai salah satu wujud nyata terhadap komitmen Indonesia untuk memajukan kerja sama maritim dan iklim di antara negara kepulauan dan negara kepulauan, telah dilaksanakan Peluncuran Dokumen Blue Financing Strategic dan Penandatanganan Perjanjian Pembiayaan.
Penandatanganan itu antara Pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi dan The Resident Representative of UNDP Indonesia serta disaksikan Menko Kemaritiman dan Investasi dan UNDP Assistant Secretary-General and Director Bureau for Asia and Pasific.
Hadir mendampingi Luhut, Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Jodi Mahardi menyampaikan dokumen BFS ini menjadi salah satu landasan untuk mengembangkan dan mengakses kerangka obligasi biru yang kredibel, yang telah menjadi bagian terintegrasi dari SDG Government Securities Framework yang diterbitkan pada September 2021.
Melalui dokumen strategis ini, tambahnya, Indonesia berpotensi membuka peluang penerbitan Prinsip Blue Bond di pasar global. Saat ini, hanya tiga standar global yang digunakan dalam penerbitan obligasi yakni Prinsip Green Bond, Prinsip Social Bond, dan Sustainability-Linked Bonds.
"Kami berharap dokumen ini akan menjadi elemen penting dalam pengembangan keuangan biru untuk negara kepulauan dan negara kepulauan," jelas Jodi.
Sedangkan Luhut yakin kerja sama yang sangat baik yang telah berlangsung antara Pemerintah Indonesia dan UNDP, AIS Forum akan dapat mencapai tujuan utama pembentukannya, yaitu mewujudkan kerja sama yang saling membangun antara negara-negara peserta AIS Forum, khususnya menghadapi tantangan perubahan iklim, dan ekonomi biru.
"Saya berharap komitmen pendanaan sebesar USD5 juta yang disiapkan oleh Pemerintah Indonesia dalam kerangka AIS Forum dapat digunakan untuk mengimplementasikan program-program yang praktis, membumi, dan secara inovatif meningkatkan misi global meningkatkan penghidupan masyarakat pesisir," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
