Ilustrasi panel surya buatan RI - - Foto: MI/ Ramdani
Ilustrasi panel surya buatan RI - - Foto: MI/ Ramdani

Yes! Ekspor Panel Surya RI ke AS Bebas Bea Masuk Pengamanan

Fetry Wuryasti • 05 Maret 2022 20:49
Jakarta: Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden menandatangani dokumen pembebasan safeguard duty atau bea masuk tindakan pengamanan (BMTP) untuk produk panel surya (Crystalline Silicon Photovoltaic Cells and Modules/CSPV) Indonesia.
 
Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengatakan keputusan tersebut dapat peluang bagi eksportir solar panel Indonesia untuk meningkatkan ekspor ke negara Paman Sam.

 
"Pemerintah merespons dan menyambut baik keputusan AS untuk mengecualikan produk solar panel Indonesia dari perpanjangan pengenaan BMTP. Hal ini menjadi angin segar bagi eksportir solar panel Indonesia untuk kembali membuka dan memperluas akses pasar di AS,” ujar Lutfi dalam keterangan tertulisnya, Sabtu, 5 Maret 2022.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Informasi bebasnya produk panel surya dari BMTP disampaikan Atase Perdagangan Washington DC dalam dokumen Proclamation To Continue Facilitating Positive Adjustment to Competition from Imports of Certain Crystalline Silicon Photovoltaic Cells (Whether or not Partially or Fully Assembled Into Other Products) under Section 201 yang dirilis pada 4 Februari 2022.
 
Dokumen ini sekaligus memperkuat laporan akhir penyelidikan safeguard untuk produk panel surya yang telah dirilis Otoritas AS pada 8 Desember 2021 lalu. Produk yang diinvestigasi tersebut meliputi produk panel surya dalam bentuk sel dan modul.
 
Dalam laporan tersebut, United States International Trade Commission (US ITC) selaku otoritas penyelidikan kembali merekomendasikan perpanjangan pengenaan BMTP selama empat tahun. Keputusan tersebut berlaku untuk semua negara kecuali negara-negara berkembang, termasuk Indonesia dengan pangsa impor di bawah 3 persen.
 
Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Indrasari Wisnu Wardhana mengatakan, eksportir panel surya Indonesia dapat memanfaatkan kesempatan ini secara maksimal untuk melakukan ekspor ke AS.
 
"Pemerintah Indonesia mendorong eksportir solar panel di Indonesia untuk memanfaatkan peluang tersebut secara optimal guna meningkatkan ekspor ke pasar AS, khususnya mendorong pertumbuhan perekonomian nasional di tengah pandemi saat ini," terang Wisnu.
 
Sebelumnya, otoritas AS telah mengenakan BMTP produk panel surya sejak 23 Januari 2018 hingga 6 Februari 2022. Selanjutnya, pengenaan BMTP kembali diperpanjang selama empat tahun hingga 6 Februari 2026 atas permohonan dari industri panel surya dalam negeri AS. Pemohon mengklaim telah terjadi kerugian serius akibat lonjakan impor produk itu pada 2015—2018.
 
Menanggapi hal ini, Pemerintah Indonesia terus berupaya agar lolos dari kebijakan pengenaan BMTP oleh AS. Direktur Pengamanan Perdagangan Natan Kambuno menanggapi keputusan AS dengan optimistis. Menurutnya, Pemerintah Indonesia telah terlibat aktif dan kooperatif sejak awal inisiasi penyelidikan guna membela pengusaha/eksportir Indonesia. Di sisi lain, otoritas penyelidikan AS juga transparan dan objektif dalam investigasi safeguard panel surya.
 
"Pemerintah Indonesia melalui koordinasi Direktorat Pengamanan Perdagangan (DPP) terlibat aktif selama proses penyelidikan dengan menyampaikan sejumlah pembelaan tertulis kepada otoritas AS. Selain itu, proses penanganan penyelidikan ini diikuti dengan kooperatif dengan tujuan agar Indonesia dibebaskan dari BMTP sehingga memberikan peluang bagi eksportir Indonesia untuk memperluas jaringan pasar di AS," terang Natan.

 
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Januari 2022, nilai ekspor produk panel surya Indonesia ke dunia cenderung mengalami tren peningkatan sebesar 12,26 persen dalam lima tahun terakhir (2016-2021). Nilai ekspor tertinggi Indonesia ke AS untuk produk ini terjadi pada 2021 yakni sebesar USD22,69 juta.
 
Pada tahun tersebut, AS menjadi negara tujuan ekspor produk solar panel Indonesia dengan pangsa pasar mencapai 34 persen. Selain AS, negara tujuan utama ekspor Indonesia untuk produk dimaksud adalah Singapura, Belanda, Tiongkok, dan Jepang.
 
(Des)


LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif