Perwakilan KSPSI menyerahkan petisi kepada KSP dalam aksi May Day. Foto Istimewa.
Perwakilan KSPSI menyerahkan petisi kepada KSP dalam aksi May Day. Foto Istimewa.

Bawa 60 Ribu Buruh di Aksi May Day Lusa, Ini 4 Tuntutan KSPSI

Ekonomi May Day serikat pekerja UU Cipta Kerja KSPSI Hari Buruh Sedunia
Husen Miftahudin • 12 Mei 2022 20:46
Jakarta: Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) bakal kembali menggelar aksi memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day di Stadion Gelora Bung Karno (GBK) pada Sabtu, 14 Mei 2022. Rencananya, sebanyak 60 ribu buruh bakal hadir dalam aksi ini.
 
"Tanggal 14 kami akan bersama-sama 60 ribu buruh di GBK akan kembali menggelar aksi damai May Day," ucap Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea, Kamis, 12 Mei 2022.
 
Andi Gani memastikan dalam aksi damai tersebut tak ada tokoh politik yang dilibatkan. "Acara May Day murni untuk memperjuangkan kesejahteraan buruh," tegasnya.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Pada hari ini, ribuan buruh yang tergabung dalam KSPSI telah menggelar aksi demonstrasi damai di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Aksi ini dilakukan untuk merayakan May Day yang sempat tertunda pada 1 Mei lalu karena bertepatan dengan Hari Raya Idulfitri.
 
Dalam aksi kali ini, ada tujuh perwakilan KSPSI diutus untuk bertemu dengan perwakilan pemerintah di Kantor Staf Presiden (KSP), yakni Deputi II dan IV KSP untuk menyerahkan petisi tuntutan buruh. Tujuh perwakilan KSPSI tersebut diantaranya Wakil Presiden KSPSI R. Abdullah, Wakil Presiden KSPSI Ahmad Supriadi, Sekjen KSPSI Hermanto Achmad, Wakil Sekjen KSPSI Afif Djohan, Wakil Sekjen KSPSI Fredy Sembiring, DPC KSPSI Kabupaten Karawang Dion Untung Wijaya.
 
Andi Gani yang juga Pimpinan Buruh ASEAN (ATUC) ini menuturkan, ada empat tuntutan utama dalam petisi yang diserahkan buruh pada pemerintah.
 
Diantaranya, menolak upah murah, menolak pemberangusan serikat pekerja melalui revisi UU Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja, menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja terutama klaster ketenagakerjaan, dan menolak revisi UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 
 
"Jika tidak ada respons yang baik, maka dapat dipastikan eskalasi massa buruh akan makin besar. Kami beri waktu sampai sampai tujuh hari ke depan, kalau tidak ada respons yang baik soal tuntutan kami akan kami lipat gandakan massa ke DPR setelah masa reses selesai," tegas Andi Gani.

 
(HUS)


LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif