Garam Himalaya. Foto: AFP/Frederic J Brown.
Garam Himalaya. Foto: AFP/Frederic J Brown.

Reseller Daring Minim Pemahaman soal Garam Impor

Ekonomi garam impor garam Garam Himalaya
Ilham wibowo • 28 Juli 2020 06:25
Jakarta: Distributor atau reseller di platform media daring kedapatan masih menjual garam himalaya untuk konsumsi. Padahal, transaksi produk garam berwarna merah muda yang diimpor dari tambang garam Khewra, Pakistan itu telah dilarang oleh Kementerian Perdagangan (Kemendag).
 
Pelaku UKM penjual garam himalaya Syahrul Ramadhan mengatakan dirinya tak mengetahui apabila garam impor hanya diperbolehkan untuk bahan baku kelompok industri. Garam himalaya pun baru diketahui bermasalah pada izin edar setelah muncul berita pemusnahan.
 
"Saya tidak mengetahui kalau ada regulasi yang melarang garam himalaya dari Pakistan tersebut untuk diperdagangkan di Indonesia," kata Syahrul kepada Medcom.id, Selasa, 28 Juli 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Sampai laporan ini ditulis, Syahrul tetap memperdagangkan garam himalaya meski tak dilengkapi Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib. Penjualan dilakukan di media instagram dengan akun @warungalfalah seharga Rp45 ribu kemasan satu kilogram (kg) dan Rp25 ribu kemasan 500 gram.
 
"Bukannya hal seperti ini terlambat ya. Jujur saya baru tahu, karena setahu saya garam ini jauh lebih sehat dari garam putih yang umumnya," ungkapnya.
 
Syahrul menyayangkan Kemendag langsung melakukan tindakan pemusnahan di saat garam himalaya tengah naik daun di Indonesia lantaran klaim beragam khasiat kesehatan. Mestinya, sosialisasi bisa dilakukan terlebih dahulu agar masyarakat paham dan menjual produk yang sesuai aturan.
 
"Saya pun mungkin baru beberapa bulan mulai jualan ini, baru saja mau beli dalam jumlah banyak," tuturnya.
 
Reseller lain, Umay Saleh juga menyatakan hal senada ihwal ketidaktahuan bahwa garam impor dilarang diperjualbelikan untuk konsumsi. Ia berani menawarkan produk garam himalaya lantaran keuntungan dari setiap transaksinya di kemasan 150 gram dan 250 gram.
 
Umay pun mengaku berani menjual produk garam himalaya tersebut lantaran di ritel modern produk tersebut sudah ada. Sejauh ini, kata dia, keluhan kesehatan dari penggunanya belum ditemukan.
 
"Sebenarnya saya hanya reseller dari teman saya di toko herbal, tidak tahu kalau garam himalaya ini akhirnya dilarang dijual untuk konsumsi," kata pemilik toko @umaymart ini.
 
Dari penelusuran Medcom.id, Senin, 27 Juli 2020, produk garam himalaya masih ditemui di sejumlah toko daring dan platform e-commerce seperti Shopee, Blibli, Tokopedia, Bukalapak, dan Lazada dengan kata kunci pencarian garam pink. Produk impor tersebut dijual pelapak Indonesia berkisar mulai Rp50 ribu kemasan satu kilogram hingga Rp1,2 juta ukuran 25 kg belum termasuk ongkos kirim.
 
Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kemendag sebelumnya meminta masyarakat jeli melihat produk sebelum mengonsumsi atau menjual kembali (reseller) garam himalaya yang tidak dilengkapi SNI wajib. Produk tersebut telah diminta untuk tidak diperjualbelikan lantaran tak berizin.
 
"Kami imbau masyarakat itu jeli dalam melakukan transaksi dan jadilah konsumen yang cerdas," kata Dirjen PKTN Veri Anggrijono kepada Medcom.id, Kamis, 23 Juli 2020.
 
Produk garam himalaya dalam kemasan untuk konsumsi merupakan barang ilegal. Sejauh ini, Kemendag belum pernah menertibkan izin impor garam berwarna merah muda tersebut untuk dikonsumsi langsung oleh masyarakat.
 
Pemusnahan sudah dilakukan terhadap barang bukti garam himalaya sebanyak 2,5 ton milik sejumlah pengusaha. Pelakunya kedapatan mengelabui petugas dengan memanfaatkan izin impor garam industri.
 
Veri pun bakal melakukan tindakan tegas lanjutan terhadap pelaku usaha yang masih nekat memperdagangkan garam himalaya. Surat edaran telah disampaikan kepada peritel modern agar menarik produk garam himalaya dari toko.
 
"Toko daring juga sudah kita minta untuk tidak memperdagangkan garam tersebut," ucapnya.
 
Veri menegaskan bahwa produk garam himalaya yang beredar di Indonesia masuk katagori berbahaya untuk dikonsumsi lantaran tak ada jaminan resmi sesuai SNI wajib. Pemusnahan dan penarikan produk juga dimaksudkan untuk melindungi produsen garam di dalam negeri.
 
"Kasihan petani garam kita yang sudah susah payah kita genjot untuk memproduksi garam ternyata diganggu barang impor nanti mereka tidak bisa eksis di Tanah Air sendiri," kata Veri.
 
(AHL)


FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif