Untuk ketiga kalinya SKK Migas, Chevron Pacific Indonesia (CPI) dan Pertamina Hulu Rokan (PHR) menyelenggarakan kegiatan vendor day dalam rangka mengawal proses peralihan Blok Rokan agar berjalan mulus tanpa ada kendala yang dapat mengganggu operasional blok pascaalih kelola.
Plt Deputi Pengendalian Pengadaan SKK Migas Rudi Satwiko mengatakan Blok Rokan memiliki sejarah panjang dalam industri hulu migas nasional. Sejak berproduksi pertama kali di 1951, blok Rokan sudah 70 tahun memberikan kontribusi pembangunan.
"Blok ini pernah mencapai masa puncak kejayaan dengan produksi minyak mencapai lebih dari 700 ribu barel dan saat ini masih menjadi andalan dengan produksinya yang mencapai sekitar 160 ribu barel," kata Rudi dalam keterangan resmi, Selasa, 3 Agustus 2021.
Rudi menjelaskan bahwa Blok Rokan telah berkontribusi rata-rata 46 persen terhadap produksi minyak nasional, meskipun saat ini produksinya menurun menjadi 24 persen. Namun melihat potensi Blok Rokan yang masih menjanjikan, blok ini akan terus dikembangkan dan menjadi salah satu tulang punggung untuk mencapai produksi satu juta barel di 2030.
Pada kesempatan yang sama, VP Procurement & Contract CPI Sigit Pratopo menyampaikan proses mengawal transisi Blok Rokan sudah berjalan selama dua tahun. Hal ini menunjukkan komitmen CPI untuk menjaga operasional blok ini agar tetap optimal, termasuk penyediaan barang dan jasa oleh para vendor.
"Selama persiapan terminasi dan transisi kami telah menyampaikan data dan informasi kepada SKK Migas dan PHR, termasuk di antaranya Salinan kontrak dan PO untuk proses mirroring kontrak oleh PHR, salinan kontrak local business development (vendor lokal) untuk proses pengadaan Local Business Development (LBD) di PHR, data inventory dan proses pengelolaan warehouse," kata Sigit.
Pascatransisi, pihak CPI akan terus melakukan dukungan, termasuk melanjutkan proses penutupan kontrak dan PO untuk memastikan pemenuhan kewajiban rekanan penyedia barang atau jasa dan melakukan proses pembayaran invoice untuk kontrak dan PO di bawah entitas CPI.
Mirroring kontrak
Business Support Project Leader PHR Danang Ruslan Saleh menyampaikan upaya menjaga keberlangsungan dan keberlanjutan pengadaan barang atau jasa telah dilakukan melalui mirroring kontrak yang dilakukan oleh PHR.
Mirroring kontrak akan memastikan keberlanjutan kontrak-kontrak yang sudah ditandatangani saat vendor menjadi rekanan CPI. Dari total 379 kontrak aktif, ditetapkan sebanyak 318 kontrak sesuai dengan kebutuhan PHR dan berlanjut pada proses mirroring kontrak yang telah diselesaikan 298 kontrak, dengan empat kontrak dalam proses amandemen.
"Amendemen kontrak untuk penyediaan pemboran sehubungan dengan jumlah kegiatan pemboran yang akan ditambah oleh PHR pascaalih kelola sehingga membutuhkan rig yang lebih banyak dari jumlah yang ada di kontrak existing," ujar Danang.
Danang menambahkan PHR akan melanjutkan kegiatan LBD yang telah dirintis oleh CPI. Selain terkait kontrak, saat ini PHR sudah menyiapkan work order untuk satu bulan ke depan, sehingga pasca alih kelola PHR tidak ada kendala penyediaan barang atau jasa untuk mendukung operasional Blok Rokan.
"Kami sedang menyelesaikan daftar kontrak owner yang dibutuhkan oleh penyedia barang atau jasa saat PHR secara resmi sudah mengoperasikan blok Rokan," tutur Danang.
Kepala Divisi Pengelolaan Rantai Suplai dan Analisis Biaya Erwin Suryadi mengatakan yang berubah di blok Rokan hanyalah operatornya yaitu dari CPI ke PHR. Untuk pengelolaan blok Rokan tetap berada di bawah kendali SKK Migas sebagai pihak yang mendapatkan kepercayaan dari pemerintah untuk mengelola hulu migas nasional.
"Salah satu inti dari kegiatan vendor day kali ini adalah menyampaikan kehadiran SKK Migas yang akan terus mengawal pengoperasian blok Rokan. Agar proses transisi berjalan dengan baik tanpa halangan, serta tidak boleh ada penurunan produksi maupun gangguan produksi," tegas Erwin.
Erwin menambahkan SKK Migas telah merevisi Pedoman Tata Kerja (PTK) 007 dengan memasukkan terminologi kontrak mirroring sehingga transisi hal-hal yang terkait dengan aktivitas dan penyediaan barang atau jasa oleh vendor berjalan dengan mulus. Per 17 Agustus 2021, PHR bisa bergabung di centralized integrated vendor database (CIVD) sehingga memudahkan vendor dan PHR dalam kegiatan penyediaan penyedia barang atau jasa sesuai ketentuan yang ada.
"Kontrak mirroring selama satu tahun bukanlah bagi-bagi proyek, tetapi langkah yang dilakukan untuk menjaga kesinambungan penyediaan barang atau jasa sampai PHR sebagai operator baru telah menyiapkan segala hal, termasuk infrastruktur pendukungnya," ujar Erwin.
Lebih lanjut, PHR diyakini dapat meningkatkan jumlah LBD yang terlibat di berbagai daerah di Riau yang saat ini dari 14 wilayah ring satu dengan 699 aktif LBD. Kontrak pengadaan barang atau jasa ke LBD sangat besar. Berdasarkan data SKK Migas per Mei 2021, selama 11 tahun mencapai Rp1,27 triliun untuk 5.055 kontrak yang menyerap 40.400 tenaga kerja.
"Harapannya jumlah LBD bisa ditambah, sehingga manfaat bagi masyarakat Riau menjadi lebih besar," pungkas Erwin.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
