Namun, kata Tutuka, penerapan subsidi LPG tertutup memerlukan waktu untuk memperbaiki data. Data yang digunakan harus menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial agar bisa disinergikan dengan program bantuan sosial lainnya.
"Subsidi tepat sasaran memerlukan waktu untuk perbaikan data karena harus clean up, basis data harus tepat, dan hati-hati. Kita perlu memetakan kriteria masyarakat yang miskin," kata Tutuka, dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR RI, Jakarta, Senin, 24 Mei 2021.
Dirinya mengatakan pemerintah bersama Badan Anggaran DPR RI telah membahas dan menyimpulkan untuk dilakukan subsidi tertutup LPG tiga kg. Apabila subsidi tertutup dilakukan maka masyarakat yang berhak menggunakan LPG tiga kg adalah yang sesuai data dan mekanismenya bisa saja menggunakan kartu seperti bantuan sosial lainnya.
Selama ini subsidi LPG tabung melon dilakukan secara terbuka dan dilepas ke pasar sehingga masyarakat yang mampu pun ikut masih memanfaatkannya. Hal ini dianggap tidak tepat sasaran. "Kami pernah berpikir by name, by address, by kartu. Kita pernah diskusikan dengan Pertamina," jelas Tutuka.
Jamin pasokan aman
Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi VII R Wulansari atau yang akrab disapa Mulan Jameela meminta sebelum diterapkan pemerintah harus memastikan dengan skema tertutup tidak menimbulkan gejolak bagi masyarakat seperti halnya pada saat pencabutan subsidi bagi golongan 900 volt ampere (VA) pada 2012.
Kebijakan yang tidak diimbangi dengan data yang tidak tepat malah membuat banyak masyarakat kehilangan haknya. Menurut Mulan, penggunaan DTKS sering berbeda dengan kondisi yang terjadi di lapangan. "Verifikasi data selalu bermasalah, jadi menurut saya harus berhati-hati," tutur Mulan.
Selain itu, ia ingin pemerintah terlebih dahulu memastikan penerapan skema tertutup tidak menimbulkan kelangkaan. Sebab dalam beberapa tahun belakangan, realisasi penyerapan LPG tiga kg melampaui kuota yang ditetapkan.
Lebih lanjut, Mulan mempertanyakan perhitungan pemerintah terkait dampak dari kebijakan ini jika diterapkan terhadap inflasi dan daya beli masyarakat. Dia khawatir apabila terjadi kelangkaan, maka akan berdampak pada inflasi.
"Kalau mekanismenya bikin aksesnya langka, khawatir ada lonjakan harga. Sebab masa transisi ini krusial, harga bisa naik dan bisa berpotensi penyelundupan. Langkah apa saja yang akan dilakukan pemerintah? Saya berharap stakeholder dan aparatur daerah bersinergi dengan baik," pungkas Mulan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
