Setelah naik level menjadi kementerian, pagu indikatif untuk belanja yang didapat turun menjadi Rp711,5 miliar. Padahal, ketika masih berupa badan, anggaran BKPM mencapai Rp930 triliun, atau bahkan sebelum dilakukan refocusing akibat covid-19 mencapai Rp1,35 triliun.
"Ketika masih badan anggaran kita tinggi, tapi begitu naik ke kementerian anggarannya diturunkan," kata Bahlil dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Jakarta, Selasa, 8 Juni 2021.
Selain itu, Bahlil pun mengaitkan pagu anggaran yang didapat dengan target investasi yang diamanatkan pada pihaknya untuk dicapai. Tahun ini target investasi sebesar Rp900 triliun. Tahun depan menjadi Rp1.100 triliun-Rp1.200 triliun. Artinya target yang harus dicapai makin besar, sedangkan anggaran untuk melaksanakan tugas makin kecil.
"Kami jujur saja, anggaran kami kita Rp930 miliar, target investasi yang dikasih Rp900 triliun. Tapi begitu naik Rp1.100 triliun-Rp1.200 triliun anggaran kita turun. Saya juga bingung. Tapi itulah nasib Abdi Negara, mau ke mana lagi tempat kita curhat kalau tidak ke pimpinan (Komisi VI)," ujar dia.
Oleh karenanya, pihaknya mengusulkan tambahan pagu indikatif untuk 2022 sebesar Rp608,5 miliar sehingga menjadi Rp1,32 triliun. Ia bilang tambahan pagu ini juga telah diajukan ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Bappenas.
"Besar harapan kami ini bisa dipahami dan diperjuangkan," jelas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
