Jakarta: Masa depan pangan Indonesia tidak hanya ditentukan oleh seberapa banyak makanan yang mampu diproduksi, tetapi juga oleh kemampuan negara membangun sistem pangan yang mandiri, produktif, dan tidak bergantung pada negara lain.
Persoalan tersebut menjadi salah satu pembahasan utama dalam acara Book Lunch Pangan Indonesia di JICC, Senayan, Jakarta Pusat. Acara tersebut menghadirkan Menteri Koordinator Bidang Pangan RI Zulkifli Hasan dan Asisten Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Analisa Kebijakan, Dirgayuza Setiawan, serta dipandu Communication Strategist Prita Laura.
| Baca juga: Tempe Naik Kelas, Riset Ragi Lokal Disiapkan Tembus Pasar Global |
Zulkifli Hasan mengatakan persoalan pangan selama ini kerap dianggap sebagai sesuatu yang biasa karena masyarakat setiap hari dapat menemukan makanan di meja makan. Padahal, di balik ketersediaan pangan terdapat rantai persoalan yang panjang, mulai dari produksi, distribusi, teknologi, petani, nelayan, peternak hingga ketergantungan terhadap impor.
“Pangan itu kita sudah terbiasa. Karena sudah setiap hari makan, kadang-kadang kita tidak mau tahu lebih lanjut. Padahal, hampir semua makanan yang kita makan memiliki persoalan strategis,” ujar Zulkifli dalam keteranganya.
Menurutnya, kemampuan sebuah negara dalam menyediakan pangan secara mandiri menjadi salah satu indikator kekuatan dan kemajuan bangsa.
“Kalau makan itu akan mencerminkan keadaan suatu peradaban bangsa. Tidak ada negara yang maju tetapi pangannya terus bergantung kepada negara lain,” katanya.
Dia menekankan pembangunan pangan Indonesia ke depan harus diarahkan tidak hanya untuk menjaga ketersediaan makanan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan para pelaku utama di sektor pangan, seperti petani, nelayan dan peternak.
Salah satu tantangan terbesar masa depan pangan Indonesia adalah biaya produksi yang masih tinggi. Zulkifli mencontohkan produksi beras yang menurutnya masih membutuhkan biaya jauh lebih besar dibandingkan sejumlah negara produsen di kawasan Asia Tenggara.
“Negara tetangga kita, Thailand dan Vietnam, untuk mendapatkan satu kilogram beras biayanya sekitar Rp3.800. Kita untuk mendapatkan satu kilogram beras perlu sekitar Rp12 ribu,” ujarnya.
Kesenjangan biaya tersebut dinilai menjadi pekerjaan rumah penting bagi Indonesia jika ingin memiliki sistem pangan yang kompetitif.
Menurut Zulkifli, solusi tidak cukup hanya dengan meningkatkan produksi. Indonesia juga membutuhkan teknologi, peningkatan produktivitas, perbaikan tata kelola pertanian dan inovasi dalam pengelolaan lahan.
Persoalan serupa terjadi pada komoditas tebu yang masih menghadapi tantangan biaya produksi tinggi dibandingkan negara produsen seperti Brasil.
“Kalau biaya produksi kita jauh lebih tinggi, kita akan terus tertinggal. Karena itu kita harus menyadari betapa pentingnya persoalan pangan ini,” tegasnya.
Masa Depan Pangan Tak Cuma Soal Lahan
Dirgayuza Setiawan mengatakan masa depan pangan Indonesia juga tidak dapat hanya mengandalkan luas lahan pertanian. Kemandirian pangan mencakup penguasaan teknologi, genetika, benih, bibit serta industri pendukung.
Ia mencontohkan industri ayam. Menurutnya, lebih dari 90 persen ayam yang dikonsumsi masyarakat Indonesia merupakan ayam broiler.
“Contohnya ayam yang kita makan hari ini, lebih dari 90 persen adalah ayam broiler. Di buku ini kita ceritakan bagaimana sejarah ayam broiler, bagaimana genetika ayam tersebut dikembangkan dan bagaimana Indonesia bergantung pada sumber genetika dari luar,” jelasnya.
Kondisi tersebut menunjukkan ketahanan pangan memiliki dimensi yang lebih luas. Indonesia bukan hanya perlu memastikan ketersediaan makanan, tetapi juga memperkuat fondasi produksi dari hulu hingga hilir.
Hal itu mencakup pengembangan bibit dan benih, teknologi pertanian dan perikanan, industri pengolahan hingga kemampuan menghasilkan produk pangan bernilai tambah.
Pembangunan sistem pangan juga harus memastikan pelaku utama di sektor pangan mendapatkan kehidupan yang lebih baik.
Zulkifli mencontohkan persoalan nelayan yang masih menghadapi keterbatasan kapal, modal, fasilitas penyimpanan dan akses pasar. Kondisi tersebut membuat hasil tangkapan mudah rusak dan dijual dengan harga rendah.
“Kalau nelayan mendapatkan ikan, tetapi tidak punya tempat penyimpanan dan akses pasar, akhirnya ikan cepat rusak dan harganya murah. Dampaknya luas, bukan hanya terhadap nelayan, tetapi juga terhadap kemiskinan, pendidikan dan pertumbuhan ekonomi,” jelasnya.
Sementara itu, Dirgayuza menyoroti persoalan regenerasi petani. Menurutnya, sektor pertanian harus mampu memberikan kehidupan yang lebih menjanjikan agar generasi muda tertarik masuk ke sektor tersebut.
“Sawah berubah fungsi karena tidak menguntungkan dan tidak ada anak muda yang tertarik karena miskin. Pergi gelap, pulang gelap, badannya gelap, rezekinya gelap sekali,” kata Dirgayuza.
Dengan demikian, masa depan pangan Indonesia juga sangat bergantung pada kemampuan negara menciptakan ekosistem yang membuat profesi petani, nelayan dan peternak lebih produktif sekaligus lebih sejahtera.
Hilirisasi Jadi Jalan Menciptakan Nilai Tambah
Dirgayuza juga mendorong perubahan cara pandang terhadap komoditas pangan. Menurutnya, Indonesia harus mulai melihat pangan secara lebih detail agar produk yang dihasilkan tidak berhenti sebagai komoditas mentah.
Ia mencontohkan beras. Menurutnya, istilah beras terlalu umum karena Indonesia memiliki banyak jenis beras dengan karakteristik dan kegunaan yang berbeda.
“Kalau wartawan bertanya kenapa harga beras naik, kita harus bertanya kembali: beras jenis apa? Indonesia memiliki banyak sekali jenis beras. Ada yang cocok untuk nasi goreng, nasi liwet, nasi biasa dan kebutuhan lainnya,” katanya.
Menurutnya, pendekatan serupa dapat diterapkan pada berbagai komoditas lain, termasuk daging sapi. Pengolahan berdasarkan jenis dan kebutuhan dapat menciptakan nilai ekonomi yang lebih tinggi.
Karena itu, hilirisasi dan diversifikasi menjadi bagian penting dari masa depan industri pangan Indonesia. Produk pangan tidak hanya dijual sebagai bahan mentah, tetapi diolah menjadi produk dengan nilai tambah yang lebih besar.
Dirgayuza mengatakan buku Pangan Indonesia juga berupaya mendekatkan persoalan pangan kepada masyarakat. Salah satunya dengan mengungkap sejarah makanan yang dikonsumsi sehari-hari.
Ia mengaku terinspirasi dari pidato Presiden Soekarno yang membahas kebutuhan produksi pangan berdasarkan jumlah penduduk dan kebutuhan konsumsi.
“Beliau menyampaikan secara rinci dan berdasarkan matematika berapa banyak produksi pangan yang dibutuhkan untuk menjadi bangsa yang kuat. Karena pada akhirnya apa yang kita konsumsi menentukan berapa yang harus kita produksi,” katanya.
Menurut Dirgayuza, pemahaman tersebut penting karena kebutuhan pangan Indonesia akan terus berubah seiring pertumbuhan penduduk, perubahan pola konsumsi dan perkembangan ekonomi.
“Buku ini seperti sebuah surat cinta kita kepada makanan yang setiap hari ada di meja makan kita. Kita mencari tahu kenapa kita makan makanan tertentu dan dari mana makanan itu berasal,” tuturnya.
Pada akhirnya, masa depan pangan Indonesia akan ditentukan oleh kemampuan negara mengubah sistem pangan menjadi lebih produktif, efisien dan berdaya saing.
Dengan jumlah penduduk sekitar 300 juta orang serta sumber daya alam yang besar, Indonesia memiliki potensi untuk membangun kekuatan pangan sendiri. Namun, potensi tersebut harus ditopang teknologi, inovasi, kualitas sumber daya manusia, penguatan petani dan nelayan, serta industri pangan yang mampu menciptakan nilai tambah.
Zulkifli menegaskan pangan pada akhirnya bukan hanya persoalan makanan di atas meja, tetapi berkaitan langsung dengan kemiskinan, kesehatan, pendidikan, produktivitas, pertumbuhan ekonomi hingga posisi Indonesia dalam persaingan global.
“Kalau kita tidak menyadari betapa dahsyat dampaknya, kita akan terus tertinggal,” ujar Zulkifli.
Karena itu, membangun masa depan pangan Indonesia berarti membangun fondasi masa depan bangsa dari benih dan lahan, hingga teknologi, industri, distribusi dan makanan yang sampai ke meja masyarakat.
