Bali: Meningkatnya kunjungan wisatawan ke Bali menjadi berkah bagi perekonomian daerah. Namun di balik ramainya sektor pariwisata, muncul tantangan lain yang tak kalah besar, yakni menjaga lahan pertanian tetap produktif sekaligus memastikan pasokan pangan tetap aman agar harga tidak melonjak.
Kondisi itu menjadi salah satu perhatian dalam Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) Wilayah Bali-Nusa Tenggara (Balinusra) 2026 yang mengusung tema Sinergi Penguatan Produktivitas dan Distribusi untuk Stabilisasi Pangan di Tengah Tantangan Iklim dan Dinamika Pariwisata.
Ramainya Wisatawan Picu Ancaman Alih Fungsi Lahan
Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra mengatakan kawasan sawah Jatiluwih seluas sekitar 200 hektare yang menjadi sentra produksi padi di Kabupaten Tabanan kini menghadapi tekanan alih fungsi lahan seiring meningkatnya kunjungan wisatawan.
"Jatiluwih ini, tempat kita ini kurang lebih 200 hektare Ini merupakan sentra padi di Provinsi Bali dan khususnya di Kabupaten Tabanan. Kita menjaga ini dengan sebaik-baiknya. Tetapi godaannya sangat tinggi. Jadi semakin ramai kunjungan kesini semakin tinggi godaan untuk alih fungsi lahan," kata Dewa Made dalam GPIPS Balinusra 2026, Senin, 27 Juli 2026.
Menurutnya, menjaga kawasan pertanian tetap terjaga menjadi langkah penting agar Bali mampu mempertahankan produksi pangan di tengah pesatnya pertumbuhan sektor pariwisata.
.jpeg)
Kawasan Sawah Jatiluwih. Foto: Medcom.id/Annisa Ayu
| Baca juga: BI Tancap Gas Lawan Efek El Nino Lewat GPIPS |
Bank Indonesia: Masalahnya Bukan Produksi, tetapi Distribusi
Asisten Gubernur Bank Indonesia Rudy B. Hutabarat menilai persoalan inflasi pangan tidak selalu disebabkan rendahnya produksi namun distribusi pangan yang belum berjalan efisien. Ia mencontohkan sistem irigasi Subak di Bali yang mengajarkan pentingnya pemerataan distribusi.
"Sistem pengairan menggunakan subak itu adalah bagaimana caranya mendistribusikan air ke dalam semua kelompok surplus air saja Kalau tidak distribusi dengan benar Itu tidak ada gunanya sama pengendalian inflasi," ujarnya.
Karena itu, menurut Rudy, menjaga kelancaran distribusi pangan menjadi kunci agar kenaikan permintaan, termasuk saat musim wisata, tidak berujung pada lonjakan harga.
"Pengendalian inflasi itu bukan masalah produksinya yang kurang tetapi masalahnya bagaimana mendistribusikannya dengan baik dan efisien," tuturnya.
Ia juga menambahkan, selama pasokan mampu mengikuti permintaan, inflasi dapat tetap terkendali.
"Kalau demand meningkat maka akan inflasi, demand pull inflation Tetapi kalau suplainya mengikuti Itu tidak akan mengakibatkan inflasi Oleh karena itu, pesannya sangat jelas yaitu stabilitas inflasi ditentukan bagaimana ketahanan pangan dapat dijaga keberhasilan kita menjaga ketahanan pangan menjaga fluktuasi harga di barang-barang pangan itu Itu kunci menjaga inflasi," jelasnya.
Kawasan Sawah Jatiluwih. Foto: Medcom.id/Annisa Ayu
Inflasi Bali 0,71 Persen, Daerah Diminta Perkuat Ketahanan Pangan
Di tempat yang sama, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan inflasi Bali pada Juni 2026 tercatat 0,71 persen secara bulanan (month to month), yang dipengaruhi kenaikan harga makanan, minuman, transportasi, dan perawatan pribadi.
Menurutnya, pengendalian inflasi sangat bergantung pada komitmen pemerintah daerah dalam memanfaatkan APBD, mulai dari subsidi distribusi hingga penguatan cadangan pangan.
"Seberapa besar para kepala daerah ini concern, komit, dan memberikan atensi terhadap pengendalian inflasi dengan mengalokasikan APBD pada upaya untuk pengendalian inflasi," ucapnya.
Pemerintah juga mendorong kerja sama antardaerah agar wilayah yang surplus produksi dapat memasok daerah yang mengalami kekurangan. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi dinilai penting untuk memantau produksi, distribusi, hingga pergerakan harga pangan.
GPIPS Perkuat Produksi hingga Distribusi Pangan
Menjawab tantangan tersebut, GPIPS Balinusra 2026 memperkuat produktivitas melalui Good Agricultural Practices (GAP) untuk padi di Bali dan pengembangan bawang putih di Nusa Tenggara Barat. Program ini juga memperluas Kerja Sama Antar Daerah (KAD) untuk komoditas strategis seperti beras, cabai rawit, sapi, dan bawang putih.
Selain itu, pemerintah mendorong hilirisasi produk pangan serta memperkuat distribusi melalui kolaborasi dengan Perumda pangan dan offtaker, termasuk Rumah Tani Nusantara.
Melalui langkah tersebut, pemerintah berharap meningkatnya aktivitas pariwisata tidak menjadi pemicu lonjakan harga pangan, tetapi justru membuka pasar yang lebih luas bagi petani dan pelaku usaha lokal.
Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda
