Jakarta: Bank Indonesia (BI) bersama pemerintah memperkuat langkah menjaga harga pangan tetap stabil melalui program Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS). Program ini disiapkan untuk meredam potensi lonjakan harga pangan, terutama akibat dampak fenomena El Nino yang dapat mengganggu produksi dan distribusi.
Deputi Gubernur BI, Ricky P. Gozali, menjelaskan GPIPS dijalankan dengan pendekatan yang disesuaikan dengan kondisi di setiap daerah. Menurutnya, tantangan pangan di masing-masing wilayah berbeda sehingga solusi yang diterapkan juga tidak bisa disamaratakan.
| Baca juga: Puncak Kemarau 2026 pada Bulan Apa? Ini Prediksi dari BMKG |
Melalui GPIPS, BI dan pemerintah menjalankan berbagai strategi untuk memperkuat ketahanan pangan. Mulai dari penerapan praktik pertanian yang lebih baik, pembangunan infrastruktur irigasi, pemanfaatan teknologi digital dalam sektor pertanian, penyediaan fasilitas penyimpanan dingin (cold storage), hingga mendorong hilirisasi komoditas hortikultura agar memiliki nilai tambah.
Tak hanya fokus pada produksi, pemerintah juga memperkuat distribusi pangan melalui perluasan Kerja Sama Antardaerah (KAD) dengan skema business to business (B2B). Skema ini menghubungkan daerah yang mengalami surplus produksi dengan wilayah yang mengalami kekurangan pasokan sehingga distribusi menjadi lebih efisien.
Selain itu, BI bersama pemerintah mengoptimalkan Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) secara lebih antisipatif, termasuk memberikan subsidi biaya angkut agar harga pangan tetap terjangkau. Program tersebut juga didukung dengan pelaksanaan Gerakan Pangan Murah atau operasi pasar yang dilakukan sesuai kebutuhan komoditas, lokasi, dan waktu pelaksanaannya.
"Kami berharap berbagai langkah ini mampu menjaga stabilitas harga pangan. Saat ini inflasi komponen volatile food sudah mulai menunjukkan tren yang lebih baik dan akan terus kami kawal hingga akhir tahun," ujar Ricky dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI secara daring dikutip dari Metrotvnews, Kamis, 23 Juli 2026.
Program diperluas ke berbagai wilayah
Setelah diluncurkan di Sumatra dan Jawa, GPIPS akan diperluas ke Bali dan Nusa Tenggara pada 27 Juli 2026. Selanjutnya, program ini juga akan diterapkan di Kalimantan serta wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua).
Menurut Ricky, GPIPS tidak hanya berorientasi pada pengendalian inflasi, tetapi juga bertujuan menjaga ketersediaan pangan, mempertahankan daya beli masyarakat, dan meningkatkan kesejahteraan petani maupun konsumen.
"Bank Indonesia bersama pemerintah pusat dan daerah akan terus hadir untuk menjaga stabilitas harga di tengah masyarakat," katanya.
Inflasi pangan masih menjadi perhatian
Data menunjukkan inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Juni 2026 mencapai 3,34 persen secara tahunan (year on year/yoy), naik dibandingkan Mei yang sebesar 3,08 persen, namun masih berada dalam rentang target inflasi nasional.
Sementara itu, inflasi kelompok volatile food tercatat 5,58 persen (yoy). Kenaikan ini terutama dipicu oleh meningkatnya harga bawang merah, bawang putih, dan beras akibat berkurangnya produksi di daerah sentra, naiknya biaya distribusi, serta berakhirnya musim panen.
BI mencatat tekanan inflasi pangan paling besar terjadi di Sumatra, Kalimantan, serta kawasan Sulampua. Kondisi tersebut dipengaruhi cuaca, termasuk dampak El Nino yang mengganggu masa panen dan kelancaran pasokan pangan.
Untuk mengatasi kondisi tersebut, BI bersama pemerintah daerah melalui 46 kantor perwakilan terus memperkuat koordinasi dengan menerapkan strategi 4K, yakni menjaga keterjangkauan harga, memastikan ketersediaan pasokan, melancarkan distribusi, serta memperkuat komunikasi kepada masyarakat sebagai fondasi pengendalian inflasi di daerah.
Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda
