Badan Pemeriksa Keuangan. Foto : MI/Irfan.
Badan Pemeriksa Keuangan. Foto : MI/Irfan.

Klarifikasi BPK soal Polemik Dana Bagi Hasil Kemenkeu ke Pemda DKI

Ekonomi bpk kementerian keuangan
Husen Miftahudin • 11 Mei 2020 18:51
Jakarta: Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berpolemik terkait dana bagi hasil (DBH) yang belum dibayar. Belum dilunasinya kurang bayar DBH kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta itu disebut Sri Mulyani karena sedang menunggu hasil pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
 
Ketua BPK Agung Firman Sampurna akhirnya angkat bicara terkait polemik tersebut. Dia menegaskan, tak ada hubungannya pembayaran DBH pemerintah pusat ke pemerintah daerah dengan hasil pemeriksaan BPK.
 
"Tidak relevan itu menggunakan pemeriksaan BPK ini sebagai dasar pembayaran DBH. Tidak ada hubungan antara pembayaran kewajiban Kemenkeu kepada Pemprov DKI atau pemerintah daerah manapun terkait kurang bayar kewajiban mereka terkait DBH dengan pemeriksaan yang dilakuan BPK, tidak ada hubungannya," ketus Agung dalam workshop media virtual, Senin, 11 Mei 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Agung menjelaskan, BPK hanya melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan. Sementara pemerintah pusat, dalam hal ini Kemenkeu, menjalankan tugasnya dalam mengelola keuangan negara.
 
Berdasarkan prosedur yang ada, ungkapnya, tidak ada satu pun undang-undang yang mengatur pembayaran kewajiban oleh pemerintah pusat menunggu hasil audit BPK. Utamanya terkait masalah pembayaran DBH.
 
"Baik ketentuan dalam Undang-Undang Dasar, undang-undang yang terkait dengan pemerintahan, undang-undang yang terkait dengan keuangan negara, maupun undang-undang yang terkait dengan perbendaharaan negara," tutur Agung.
 
Sebelumnya Anies Baswedan menagih kurang bayar DBH dari Kemenkeu sebanyak Rp5,16 triliun, terdiri dari sisa kurang bayar 2018 sebesar Rp19,35 miliar dan potensi kurang bayar 2019 berdasarkan prognosa sebanyak Rp5,16 triliun.
 
Piutang tersebut rencananya akan digunakan Anies untuk penanganan dan penanggulangan wabah pandemi covid-19 di Ibu Kota. Termasuk akan dimanfaatkan untuk pengelolaan keuangan DKI, sebab Pemprov DKI memprediksi mengalami penurunan pendapatan hingga 53 persen akibat lesunya sektor pajak imbas korona.
 
Sementara Sri Mulyani mengaku kurang bayar DBH untuk Provinsi DKI Jakarta sebagian sudah disalurkan. Besaran utang DBH yang sudah dibayar pemerintah pusat tersebut sekitar 50 persen dari total kurang bayar, atau sebanyak Rp2,6 triliun. Terdiri atas pelunasan sisa kurang bayar 2018 sebesar Rp19,35 miliar dan sebagian utang DBH 2019 sebanyak Rp2,56 triliun.
 
Sedangkan untuk sisa kurang bayar DBH DKI Jakarta yang belum disalurkan, Sri Mulyani menekankan bahwa akan ditetapkan secara definitif setelah dilakukan audit oleh BPK.
 
(SAW)


FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif