Anggota Komisi I DPR Hillary Brigitta Lasut memandang pada dasarnya program kartu prakerja baik. Namun waktu pelaksanaannya dinilai tidak tepat karena masyarakat lebih membutuhkan dana bantuan ketimbang pelatihan.
"Saya mengerti bahwa ini adalah program janji politik Presiden Jokowi pada masa kampanye. Tetapi dalam keadaan Indonesia sedang terpuruk karena wabah covid-19, hal ini sangat melukai hati masyarakat ketika saldo kartu prakerja malah terkuras untuk hal yang bisa kita dapat secara gratis di internet, ataupun hanya berbentuk sertifikat. Masyarakat dapat mendapatkan ilmu serupa dengan melihat tutorial di Youtube secara gratis, ataupun membaca artikel dan buku secara online," ujar Hillary, dalam keterangan tertulis, Sabtu, 2 Mei 2020.
Dia menilai anggaran program kartu prakerja jika diuangkan dan langsung disalurkan kepada masyarakat dapat lebih bermanfaat, sekaligus menjadi stimulus ekonomi negara daripada digunakan untuk pelatihan melalui tutorial video.
"Menurut saya, jangan malah membuat masyarakat gregetan dengan memutar video sampai habis, mengeluarkan saldo, uang negara keluar, tapi ilmunya tidak maksimal didapat karena masyarakat tidak fokus pada ilmunya, tapi hanya mengharapkan sisa saldo Rp600 ribunya. Jangan sampai kartu prakerja ini malah membuat Presiden Jokowi diserang karena polemik yang ditimbulkan," ujarnya.
Anggota DPR termuda itu mengajak seluruh pihak untuk mendesak pemerintah meninjau kembali program kartu prakerja dan mengubah peruntukan anggarannya untuk hali lain yang lebih mendesak dan menyentuh langsung ke masyarakat.
"Presiden Jokowi tidak boleh menjadi korban atas program dan niat baiknya sendiri. Program tersebut bisa diaplikasikan di kemudian hari pada saat situasi negara dalam kondisi lebih baik dan dengan metode yang jauh lebih efektif, efisien, serta melibatkan asesment dari kementrian terkait, seperti Kementerian Komunikasi & Informatika (Kominfo) dan Kementrian Ketenagakerjaan (Kemenaker)," ucap Politikus NasDem itu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
