Foto: AFP.
Foto: AFP.

Penyebab Minim Inovasi di Sektor Kelautan

Ekonomi kelautan Kementerian Kelautan dan Perikanan
Antara • 05 Agustus 2020 10:52
Jakarta: Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB Rokhmin Dahuri mengungkapkan ada beberapa penyebab minimnya kapasitas iptek dan inovasi di sektor kelautan dan perikanan dalam mendorong kemakmuran bangsa. Adapun inovasi penting terus dilakukan agar sektor kelautan dan perikanan terus tumbuh dan berkontribusi terhadap perekonomian.
 
"Penyebab rendahnya kapasitas inovasi disebabkan oleh berbagai hal yakni, banyak aktivitas litbang hanya untuk menghasilkan tulisan ilmiah dan prototipe teknologi, serta rendahnya kreativitas, daya inovasi, dan entrepreneurship kebanyakan peneliti," katanya, dikutip dari Antara, Rabu, 5 Agustus 2020.
 
Selain itu, ujar Rokhmin, mayoritas pengusaha industri mengharapkan keuntungan cepat (quick-short wins). Sedangkan sebagian besar inovasi bisa komersial dan diproduksi massal setelah sekitar lima tahun, serta minimnya dana, prasarana, dan sarana.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Rokhmin yang juga mantan Menteri Kelautan dan Perikanan ini berpendapat, rendahnya inovasi juga disebabkan karena peran pemerintah sebagai match maker antara peneliti yang menghasilkan prototipe dengan industriawan jauh dari optimal.
 
Ia berpendapat bahwa saat ini masih rendahnya penghargaan ekonomi maupun sosial dari pemerintah dan masyarakat kepada peneliti, serta kurangnya insentif dan penghargaan dari pemerintah kepada industriawan yang mau mengindustrikan dan mengomersialkan invensi para peneliti.
 
Penyebab lainnya, tambahnya, yaitu minimnya kerja sama sinergis antara peneliti-swasta atau industri-pemerintah, hasil riset minim yang telah sukses diindustrikan menjadi produk teknologi made in Indonesia yang laku di pasar domestik maupun global, dan terdapat kegagalan sistem pendidikan.
 
"Mayoritas lulusan hanya bisa menghafal, tetapi lemah dalam hal analytical capability and problem solving, kreativitas, inovasi, team work, dan etos kerja unggul/akhlak mulia, rendahnya status gizi dan kesehatan masyarakat. Kemudian an political commitment pemerintah, DPR, dan elit pemimpin bangsa yang sangat rendah terhadap R & D dan inovasi," katanya.
 
Sementara itu, Penasihat Menteri Kelautan dan Perikanan Laode M Kamaluddin menjelaskan bahwa kebijakan kelautan dan perikanan perlu memenuhi beberapa hal, di antaranya yakni, penguatan SDM dan inovasi riset kelautan dan perikanan.
 
"Untuk itu, Badan Riset dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BRSDM) harus dapat meningkatkan transformasi digital untuk menguatkan peran data menjadi peran informasi dalam analisa ilmiah dan pemodelan," kata Laode.
 
Ia menekankan pentingnya strategi pengembangan SDM agar dilakukan secara dinamis berdasarkan analisa big data dan menetapkan fokus riset sebagai penopang utama mendukung kinerja KKP serta mendukung keberhasilan pembangunan kelautan dan perikanan.
 
Kepala BRSDM KKP Sjarief Widjaja menyatakan keberhasilan pembangunan kelautan dan perikanan di Indonesia tidak lepas dari peran penting dari riset inovatif dan sumber daya manusia yang unggul.
 
Untuk itu, lanjutnya, pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap pengembangan SDM dan riset yang inovatif untuk pembangunan nasional lima tahun ke depan sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2020-2024.
 
"Adanya riset inovatif tentunya akan mendukung penguatan ketahanan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Sedangkan SDM sebagai modal utama pembangunan nasional akan mendorong adanya peningkatan produktivitas dan daya saing nasional," pungkas Sjarief.
 
(ABD)


FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif